‎Soal Perombakan Kabinet, Moeldoko: Kita Tunggu Saja

Moeldoko menjelaskan Presiden Jokowi pasti melakukan evaluasi terhadap kinerja ke para menterinya secara terus menerus baik yang berkasus ataupun tida

Fransiskus Adhiyuda/tribunnews.com
Moeldoko. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut mengomentari soal isu perombakan kabinet.

Ditemui di kantornya, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (7/5/2019), Moeldoko mengatakan hal itu merupakan otoritas presiden.

"Kalau saya pikir, itu otoritas presiden, itu hak prerogratif dari presiden. Kita tunggu saja," ujar Moeldoko.

Ditanya soal apakah Presiden Jokowi rutin mengevaluasi ‎para menteri termasuk beberapa menteri yang kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Baca: Jusuf Kalla: Pemindahan Ibu Kota Perlu Waktu 10 hingga 20 Tahun

Baca: Jadi Tersangka, KPK Cegah Bupati Solok Selatan Pergi ke Luar Negeri

Baca: Rekapitulasi Pemilu Luar Negeri, Prabowo-Sandi Unggul di 6 PPLN Timur Tengah

Moeldoko menjelaskan Presiden Jokowi pasti melakukan evaluasi terhadap kinerja ke para menterinya secara terus menerus baik yang berkasus ataupun tidak.

"Sebelum statusnya muncul saya pikir evaluasi terhadap kinerja menteri berjalan terus menerus. Apakah ada kasus atau tidak itu berjalan. ‎Buktinya dalam sidang kabinet presiden mendengarkan terhadap kinerja para menteri yang masih perlu di gas atau perlu di genjot lagi," tambahnya.

Tanggapan atas pertemuan Jokowi-AHY

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai upaya merangkul Demokrat masuk dalam koalisi.

Baca: Jusuf Kalla: Pemindahan Ibu Kota Perlu Waktu 10 hingga 20 Tahun

Baca: Terinspirasi Warisan Jokowi dan Ahok, Saksi Ini Titip Staf Ahok Lolos DPRD DKI Lakukan Ini

"Sepertinya yang terlihat seperti itu (merangkul Demokrat). Politik segitu dinamis, jadi menit-menit terakhir berubah sangat cepat, jadi bisa saja yang tadinya berada di sana (oposisi), sekarang berada di sini, itu sangat dinamis," Kata Moeldoko yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Menurut Moeldoko, pada prinsipnya dalam menjalani roda pemerintahan yang efektif, maka dibutuhkan teman atau dukungan partai yang kuat, meskipun partai pendukung Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah banyak.

Baca: Anak Setya Novanto Bungkam Usai Diperiksa KPK

"Sebenarnya sudah di atas 60 (persen), cukup ya. Tapi kalau bisa di atas 80 (persen), kenapa harus 60 kan, sehingga nanti semua hal-hal yang jadi kebijakan itu lebih mudah," tutur Moeldoko.

Sementara terkait respon partai-partai yang telah mendukung Jokowi sebelumnya dengan masuknya Demokrat nanti, kata Moeldoko, pasti akan dibicarakan secara bersama untuk mencapai tujuan yang baik.

"Pasti ada resistensi ada pertimbangan-pertimbangsn lain dan seterusnya, tapi sekali lagi bahwa perlu dicari jalan yang terbaik, bagaimana bangun sebuah koalisi yangbsemua pihak menerima dan pemrintah menjadi sangat efektif," tutur Moeldoko.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved