Breaking News:

Bambang Widjojanto Nilai Ucapan Wiranto Bisa Munculkan Persepsi Pemerintahan Jokowi Otoriter

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sarankan Menkopolhukam Wiranto menjaga tutur katanya saat menyampaikan informasi ke publik.

Editor: Willem Jonata
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Advisor BANI Bambang Widjojanto saat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang BANI dan Arbitrase dihadapan Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia (Perhumasi) di ruang Al Quds Universitas Yasri, beberapa waktu lalu, di Cempaka Putih, Jakarta. TRIBUNNEWS.COM/IST 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sarankan Menkopolhukam Wiranto menjaga tutur katanya saat menyampaikan informasi ke publik.

Ia merujuk pada pernyataan Wiranto soal ancaman bakal menutup media yang membantu pelanggaran hukum.

Menurut Bambang, ungkapan Wiranto dikhawatirkan berdampak pada anggapan era pemerintahan Joko Widodo sebagai rezim otoriter.

"Otoriter itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas. Dan pak Wiranto orang yang punya otoritas," kata Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Baca: Wiranto Bentuk Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, Pakar Hukum Beberkan Ini: Apakah Kepolisian Tak Mampu?

"Yang paling ngeri kalau ini bagian dari sinyal bahwa rezim akan menjadi otoritarian. Mengerikan. Makanya harus hati-hati beliau bicara," imbuh dia.

Ketua Bidang Pencegahan Korupsi di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta itu berharap, Presiden Jokowi bisa menegur Wiranto terkait pernyataannya.

Kalau tidak, bisa saja publik beranggapan bahwa apapun yang disampaikan Wiranto mewakili pikiran Jokowi.

"Mudah-mudahan pak Jokowi mendengar dan bisa melakukan teguran terhadap pak Wiranto. Kalau tidak nanti dipikirnya pak Jokowi yang melakukan itu," tukas Bambang.

Baca: Wiranto Tegas Perbolehkan Shutdown Media, Fahri Hamzah: Kebebasan Mau Ditutup Itu Salah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang melawan hukum.

Melalui tim ini, Wiranto mengatakan, tak akan membiarkan ada pihak yang memaki Presiden Jokowi yang masih sah menjabat sebagai kepala negara hingga Oktober 2019.

Mantan Panglima TNI itu juga meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas jika ada pihak yang bertindak inkonstitusional terkait Pemilu 2019.

Baca: Komentar Sandiaga Uno Tentang Rencana Wiranto Bentuk Tim Kajian Ucapan Tokoh

"Itu bukan keputusan yang diktator, kalau ada yang sampaikan sesuatu tapi tak terbukti kebenarannya, ia harus pertanggungjawabkan secara hukum, jangan seenaknya di negara ini," ujar dia di kantor Menko Polhukam, Senin kemarin (6/5/2019).

Wiranto juga mengancam untuk men-shutdown media-media yang membantu pelanggaran hukum. Hal itu dilakukan demi bisa menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

"Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujar dia.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved