Amnesty International Indonesia: Tim Hukum Nasional Jadikan Pemerintah Antikritik

Amnesty International Indonesia turut mengomentari dibentuknya Tim Hukum Nasional Kemenko Polhukam.

Amnesty International Indonesia: Tim Hukum Nasional Jadikan Pemerintah Antikritik
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid 

Sementara itu, keberadaan tim tersebut juga bisa dianggap semacam arahan dan menjadi dalih bagi aparat penegak hukum melakukan pemidanaan secara masif terhadap orang-orang yang dianggap mengkritik atau menghina pemerintah atau Presiden.

“Secara umum pembatasan hak asasi manusia itu boleh. Tapi harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai pembatasan tersebut dilakukan untuk alasan yang salah yang malah mematikan esensi dari hak itu sendiri. Perlu diingat hak itu merupakan unsur dasar dari negara hukum, bukan negara kekuasaan.” tegas Usman Hamid.

Menkopolhukam Wiranto lewat sambungan telepon kepada Amnesty International Indonesia menjelaskan bahwa tim yang dibentuk oleh Kemenko Polhukkam bukanlah sebuah badan baru, melainkan sebatas tim a‎sistensi yang terdiri dari beberapa akademisi.

Jadi pembentukan tim tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik seperti era Orde Baru.

Menanggapi pernyataan tersebut, Usman menyatakan pihaknya ‎mengapresiasi penjelasan yang diberikan Menko Polhukam terkait rencana tersebut. 

Namun dia tetap merasa keberadaan tim tersebut tidak diperlukan, karena malah bertumpang tindih dengan kewenangan penegak hukum yang ada. 

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved