Tahanan Diduga Nyabu di Rumah Pribadinya, Anggota Komisi III DPR Minta Copot Kalapas Samarinda

Kesalahan berikutnya yang dipandang menjadi tanggungjawab Kalapas sebut politisi NasDem ini adalah membiarkan para narapidana keluar tahanan

Tahanan Diduga Nyabu di Rumah Pribadinya, Anggota Komisi III DPR Minta Copot Kalapas Samarinda
Wahyu Aji/Tribunnews.com
Ahmad Sahroni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan Kepala Lapas Klas II A, Kota Samarinda, M. Ikhsan.

Menurutya, pencopotan dilatarbelakangi penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga keteledoran yang menyebabkan dua tahanan pendamping (tamping) mengkonsumsi sabu-sabu di rumah pribadi Kepala Lapas Klas II A, Kota Samarinda.

Sahroni menegaskan, sebagai pimpinan di Lapas, Ikhsan seharusnya tak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Sebelum penangkapan, kedua tersangka yang merupakan tahanan Lapas Klas II A, Kota Samarinda diketahui membantu perbaikan pintu rumah pribadi Kalapas.

Sementara pengkaryaaan tahanan tidak dibenarkan dilakukan untuk kepentingan pribadi di luar lokasi Lapas ataupun rutan.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7/2013, Lapas diperkenankan mengangkat narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka.

Baca: Tetap Dipenjara 8 Tahun, Mahkamah Agung Tolak PK Mantan Menteri ESDM Jero Wacik

Tugas pemuka dapat dibantu oleh tamping.

Pasal 6 dalam peraturan menteri itu menyebutkan tugas pemuka membantu kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur, dan kebersihan lingkungan.

"Kesalahan pertama dilakukan Kalapas Klas II A Kota Samarinda adalah pengkaryaan sejumlah tahanan untuk memperbaiki pintu kediaman pribadinya. Kendati pun mereka adalah tamping tapi tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di luar lokasi penahanan. Tak ada aturan yang memperbolehkan tahanan melakukan pekerjaannya di luar lokasi penahanan," kata Sahroni, Senin (13/5/2019).

Kesalahan berikutnya yang dipandang menjadi tanggungjawab Kalapas sebut politisi NasDem ini adalah membiarkan para narapidana keluar tahanan tanpa pengawalan khusus.

Halaman
123
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved