Pemilu 2019

Anggota DPRD Fraksi PSI Siap Disadap KPK

Dalam kunjungannya itu, PSI membawa surat yang menyatakan bahwa anggota DPRD-nya siap disadap KPK.

Anggota DPRD Fraksi PSI Siap Disadap KPK
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kunjungannya itu, PSI membawa surat yang menyatakan bahwa anggota DPRD-nya siap disadap KPK.

"Jadi terhitung sejak mereka dilantik nanti, semua alat komunikasi mereka di sini (surat) dilampirkan," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Untuk itu, PSI berusaha mengumpulkan data alat komunikasi yang digunakan oleh para anggota dewannya nanti. Mulai dari nomor telepon hingga akun-akun media sosial.

"Saya ambil contoh saja, jadi nomor telepon yang mereka gunakan, alamat email mereka, Facebook mereka, kalau punya Telegram, Twitter, Instagram, dan lain-lain," jabar Victor.

"Jadi KPK mengetahui medium alat komunikasi semua anggota DPRD kami," sambungnya.

Baca: Merasa Jadi Korban Politik, Kuasa Hukum: Eggi Sudjana Bukan Pencetus People Power

Lanjut Victor, jika nanti ada ketahuan anggota DPRD PSI yang menambah nomor di luar daftar yang sudah disampaikan KPK, PSI bakal ambil tindakan, yaitu mengenakan sanksi.

"Kalau mereka ingin punya nomor baru harus melapor ke partai, lalu kami juga akan melaporkan ke KPK jika ada penambahan nomor telepon yang digunakan," ujarnya.

"Ini cara kami memastikan tidak ada komunikasi diam-diam begitu saja," imbuh Victor.

Hal tersebut juga berguna untuk menghindari para anggota dewan PSI yang coba-coba memeras Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jika ada yang kedapatan melakukan tindakan macam tersebut, kata Victor, PSI akan meminta telepon genggam anggota dewan bersangkutan untuk dilakukan pengecekan.

"Jadi ini mekanisme yang akan kami jalankan, karena kami tahu korupsi di Indonesia dan di Jakarta adalah extraordinary situation yang membutuhkan extraordinary approach," tandasnya.

"Jadi langkah ini mungkin dirasa oleh partai lain sebagai tindakan yang berlebihan, tapi buat kami ini terpaksa dilakukan. Karena memang korupsi kita ini sudah darurat. Dan kami pastikan anggota DPRD dari PSI tidak tergoda," pungkas Victor.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved