Pemilu 2019

Penyelesaian Hasil Perhitungan Pemilu Lewat Hukum Jadi Cara Cegah Provokasi di Masyarakat

Perbedaan pandangan itu harusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum jangan sampai kemudian bergulir akhirnya terjadi provokasi

Penyelesaian Hasil Perhitungan Pemilu Lewat Hukum Jadi Cara Cegah Provokasi di Masyarakat
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saling memberikan hormat disela-sela acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi agar melalui mekanisme hukum jika menolak hasil perhitungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, Titi khawatir jika narasi kubu BPN Prabowo-Sandi terus digaungkan pada hasil Pemilu yang curang, tanpa melalui mekanisme hukum, hal itu justru menimbulkan konflik di masyarakat.

"Perbedaan pandangan itu harusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum jangan sampai kemudian bergulir akhirnya terjadi provokasi spekulasi masyarakat yang terbelah dan bisa pada benturan antar kelompok di masyarakat," ucap Titi Anggraini saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (15/5/2019).

Titi pun mengatakan, penyelesaian hasil perhitungan Pemilu melalui mekanisme hukum bisa menghalau narasi-narasi yang diumbar tentang ketidakpercayaan ataupun spekulasi di masyarakat tentang Pemilu curang.

"Publik yang mestinya bisa bersikap secara proposional lalu kemudian karena mereka tidak mendapatkan pendidikan politik ataupun pembelajaran yang profoposional dan memadahi yang terjadi justru benturan di masyarakat," ucap Titi.

Untuk itu, Titi meminta kepada elit politik agar punya tanggung jawab memberikan pembelajaran dan pendidikan politik kepada warga negara soal bagaimana praktik demokrasi yang konstitusional.

Baca: Pengamat: Prabowo Tunjukkan Sikap Mendua Saat Bilang Tolak Hasil Penghitungan KPU

"Kerangka hukum yang ada memberi ruang bagi para pihak yang keberatan atau tidak menerima hasil pemilu untuk menempuh upaya hukum," jelas Titi.

Diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang  sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved