Sandiaga Sebut Pembentukan Tim Hukum Nasional Vulgar akan Berangus Demokrasi

Ada upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis kriminalisasi para ulama, dan mereka yang menjadi penyuara hati nurani rakyat

Sandiaga Sebut Pembentukan Tim Hukum Nasional Vulgar akan Berangus Demokrasi
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saling memberikan hormat disela-sela acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden Sandiaga Uno menyinggung soal pembentukan Tim Hukum Nasional oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan, Wiranto saat memaparkan Kecurangan Pemilu 2019 yang digelar BPN Prabowo-Sandi, di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

Menurutnya tim yang dibentuk untuk memantau pernyataan sejumlah tokoh tersebut merupakan tindakan vulgar yang bertujuan untuk memberangus demokrasi.

"Ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat," kata Sandiaga.

Tidak hanya itu menurut Sandiaga Pemilu 2019, disuguhi adanya pelumpuhan instrumen kontrol demokrasi.

Diantaranya pelemahan media massa yang tidak lantang menyuarakan kubu oposisi. Selain itu diseretnya sejumlah ulama pada masalah hukum.

"Ada upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis kriminalisasi para ulama, dan mereka yang menjadi penyuara hati nurani rakyat," katanya.

Baca: Banyak Petugas KPPS Meninggal, Sandiaga Uno Sebut Pilpres 2019 Paling Mematikan Sepanjang Sejarah

Sandiaga juga mengkritik lembaga hitung cepat di Pemilu 2019 yang merangkap sebagai konsultan politik dan juga Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU yang salah menginput suara. Ironisnya lagi menurutnya, meski diprotes karena kerap salah input data, Situng KPU tersebut tetap berlangsung dengan alasan bukan sisem yang digunakan untuk menentukan hasil akhir.

"Suatu praktik yang sangat nyata mengandung konflik kepentingan. lantas kepada rakyat pemilih itu dipertontonkan kesalahan kesalahan yang ditemukan dalam situng Pemilu," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved