Guru Besar IPB: Pemerintah dan Industri Harus Kerjasama Demi Ketahanan Pangan

Purwiyatno mengatakan bahwa ketahanan pangan dapat dipenuhi dengan jumlah, mutu, dan keamanan pangannya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan pangan pun juga ikut bertambah. Sayangnya kenaikan jumlah penduduk dan ketersediaan pangan tidak selalu berjalan beriringan.

Ada banyak hal yang menyebabkan suatu wilayah terancam mengalami krisis pangan seperti berkurangnya petani, keterbatasan sumber pangan, keterbatasan lahan, hingga keamanan pangan agar layak dikonsumsi masyarakat.

“Ketahanan pangan tujuannya adalah untuk memungkinkan atau memperoleh suatu kondisi di mana setiap individu, semua penduduk itu mampu hidup aktif, sehat, produktif secara berkelanjutan,” tutur Guru Besar Food Processing Engineering Institut Pertanian Bogor (IPB) Purwiyatno Hariyadi dalam pernyataan persnya kepada Tribunnews, Minggu (19/5/2019).

Menurutnya, ketahanan pangan tidak bisa dirata-rata dan harus dilihat secara cermat.

Lebih lanjut, Purwiyatno mengatakan bahwa ketahanan pangan dapat dipenuhi dengan jumlah, mutu, dan keamanan pangannya.

“(Pangan) Memang harus tersedia dari waktu ke waktu, daerah ke daerah, dan itu bisa diakses oleh setiap individu,” tegasnya mengenai ketersediaan pangan.

Selain itu, Purwiyatno juga mengatakan ada faktor lain yang memengaruhi ketersediaan pangan seperti ketersediaan lahan, perubahan iklim, dan keamanan pangan, yang semuanya saling berkaitan.

Terkait penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk memungkinkan penguatan ketahanan pangan, akademisi yang juga aktif di Codex National Committee ini juga mengatakan bahwa upaya itu harus didukung dan disambut baik selama membawa manfaat dan nilai positif.

“Setiap prakarsa atau inisiatif untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan ketersediaan (pangan) itu harus dieksplor, digali dan dikembangkan,” ujarnya.

Purwiyatno juga menyampaikan bahwa pemanfaatan maksimal dan pengurangan bagian yang terbuang dari bahan baku pangan bisa berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan.

Hal ini pun dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah, industri pangan serta masyarakat.

Di bidang industri, terkait hal itu perusahaan makanan Ajinomoto juga melakukan upaya serupa untuk mengatasi ancaman krisis pangan kedepannya.

Beberapa hal yang dilakukan perusahaan produsen umami ini adalah penggunaan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam dengan cermat seperti pemanfaatan hasil samping proses fermentasi dengan mendaur ulangnya menjadi pupuk organik untuk tanaman tebu yang menjadi bahan bakunya, pemanfaatan ini lebih dikenal dengan Siklus Bio (Bio-Cycle).

Di Thailand, Ajinomoto juga memanfaatkan sumber bahan baku lain seperti jerami untuk menggantikan singkong sebagai bahan baku produksi asam aminonya.

Ajinomoto melakukan pemanfaatan jerami dan dapat menekan dampak air dalam produksi mereka hingga 75 persen serta mengurangi penggunaan lahan dari 3.000 hektare menjadi nol.

Dengan langkah ini, lahan yang sebelumnya hanya ditujukan untuk tanaman produksi bisa dialihkan menjadi lahan pertanian pangan yang produktif.

Saat ini Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian juga telah membuat Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

Peta FSVA adalah peta yang menyajikan sebaran daerah berdasarkan kerawanan dan kerentanan pangan.

FSVA mempunyai peran strategis dalam penentuan target intervensi program. BKP memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program seperti Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), Pengembangan Koorporasi Usahatani (PKU) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

FSVA juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan rawan pangan oleh Bappenas, dalam memfokuskan program Scale Up Nutrition (Sun) Movement yang salah satunya fokus pada Gerakan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

Kementerian Desa juga menggunakan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan - Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT).

Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memakai FSVA dalam menentukan lokasi Program Gizi Anak Sekolah.

“Hal-hal semacam itu perlu dikembangkan, mulai awal sampai akhir, mulai hulu sampai hilir dalam rangka ketersediaan tapi juga memastikan hal-hal yang berhubungan keamanan dan mutu pangannya juga,” ujar Purwiyatno.

“Ada beberapa hal secara industri bisa lakukan, pertama mampu membangun keterkaitan hulu-hilir dan harus difasilitasi dengan pemerintah, bagaimana dia mengembangkan proses industrinya tersebut terkait dengan bahan baku yang dikembangkan di Indonesia,” kata Purwiyatno sembari menggarisbawahi bahwa proses ini harus mengakar kepada sumber daya yang ada di Indonesia.

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved