Pemilu 2019

Komnas HAM Apresiasi Langkah Pemerintah Tak Bekali TNI-Polri Senjata Api dan Peluru Tajam

Namun ia menekankan agar unjuk rasa tersebut tidak diisi dengan persekusi, fitnah, dan ujaran kebencian.

Komnas HAM Apresiasi Langkah Pemerintah Tak Bekali TNI-Polri Senjata Api dan Peluru Tajam
Gita Irawan/Tribunnews.com
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (21/5/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi langkah pemerintah yang tak membekali personel TNI-Polri yang amankan aksi unjuk rasa pada 22 Mei 2019 besok dengan senjata api dan peluru tajam.

Hal itu disampaikan Damanik di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (21/5/2019).

"Hal itu akan membuat satu langkah yang simpatik, baguslah kita tunggu makanya kami akan memantau. Jangan sampai dari kedua belah pihak satu anarki satu lagi melakukan tindakan brutalisme. Itu yang kita cegah," kata Damanik.

Meski begitu, ia menilai di negara demokrasi, unjuk rasa adalah hak setiap orang.

Namun ia menekankan agar unjuk rasa tersebut tidak diisi dengan persekusi, fitnah, dan ujaran kebencian.

"Tapi kalo orang berdemonstrasi menyatakan pendapatnya, ini kan negeri demokrasi silahkan saja tapi tidak boleh mempersekusi orang, memfitnah, hate speech, itu kan sudah sda ketentuannya. Tapi kalau ngomong sekeras-kerasnya biasalah orasi," kata Damanik.

Baca: Hanya Pasangan Capres-Cawapres Berwenang Ajukan Perselisihan Hasil Pilpres 2019

Terkait kabar bahwa aksi pada 22 Mei tersebut akan berlangsung melewati waktu yang biasa ditetapkan yakni hingga pukul 18.00 WIB, Damanik mengatakan hal itu tergantung dengan negosiasi antara demonstran dan pihak keamanan.

"Bagi kita gini yang penting tidak ada yang menjurus kepada langkah-langkah anarki, sebaliknya pihak keamanan juga mereka menangani demonstrasi dengan langkah-langkah sesuai dengan SOP nya," kata Damanik.

Diberitakan sebelumnya, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved