Ramadan 2019

KPK Apresiasi 38 Pemda Tindaklanjuti Surat Edaran Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri

Sebanyak 38 pemerintahan daerah itu terdiri dari 12 pemerintah provinsi, 9 pemerintah kota, dan 17 pemerintah kabupaten.

KPK Apresiasi 38 Pemda Tindaklanjuti Surat Edaran Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri
Warta Kota/Henry Lopulalan
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga Kamis (23/5) sekurangnya 38 Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menolak gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri.

Sebanyak 38 pemerintahan daerah itu terdiri dari 12 pemerintah provinsi, 9 pemerintah kota, dan 17 pemerintah kabupaten.

"KPK mengapresiasi itu sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen Hari Raya Lebaran,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).

KPK juga terus mengingatkan pejabat negara untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang termasuk kategori gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Tolak pada kesempatan pertama atau bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK,” tegas Febri.

Baca: Andri Bibir yang Ditangkap Polisi di Kampung Bali Ternyata Penyuplai Batu untuk Perusuh

Sebelumnya, KPK mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi/kementerian/lembaga/ organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

KPK mengimbau pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya.

Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

Selain itu, juga diimbau untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, serta melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai/Anggota DPRD di lingkungan kerja.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved