Direktur IPI Sebut Masa Depan Demokrasi Indonesia Semakin Suram, Ini Alasannya

Ia menilai ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas yang mengeksploitasi dan mempolitisasi SARA menjadi beberapa penyebab

Direktur IPI Sebut Masa Depan Demokrasi Indonesia Semakin Suram, Ini Alasannya
Kompas.com/PRIYOMBODO
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan kondisi berbangsa dan bernegara cukup memprihatinkan belakangan ini dan membuat demokrasi di Indonesia semakin suram.

Ia menilai ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas yang mengeksploitasi dan mempolitisasi SARA menjadi beberapa penyebab suramnya masa depan demokrasi di Indonesia. Hal itu dinilai dapat menurunkan indeks demokrasi Indonesia.

Menurut Karyono, pemilu sebagai intrumen demokrasi mestinya tidak menjadi ajang elit politik untuk memunculkan narasi yang dapat menyebabkan masyarakat terpolarisasi.

Baca: Satu Keluarga Dijebloskan KPK ke Penjara, Ini Kasus yang Menjerat Mereka

Baca: Moeldoko: Presiden Sudah Tahu Kondisi Terbaru Bu Ani

Baca: Anak Panah yang Disita dari Perusuh Aksi 22 Mei Beracun, Polisi: Mengandung Zat Berbahaya

"Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus disikapi dengan bijak. Demokrasi yang kita capai pasca orde baru sebenarnya sudah berjalan positif, meskipun masih ada kekurangan," ujar Karyono, dalam acara 'Memotret Peristiwa Kerusuhan 22 Mei, Sebuah Refleksi', di Sekretariat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2019).

Ia juga menyebut adanya kemunduran dalam demokrasi Indonesia lantaran wajah demokrasi dipenuhi hoak dan ujaran kebencian. Belum lagi oleh sikap para aktor politik yang menghalalkan segala cara dan ingin menang sendiri serta mengabaikan konstitusi.

Di sisi lain, kata dia, elit politik mempertontonkan politisasi SARA ke ruang publik. Padahal, politisasi SARA sangat berbahaya karena disebutnya dapat menimbulkan keretakan sosial dan berujung pada disintegrasi bangsa.

Contohnya yakni seperti wacana referendum untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kini digaungkan.

"Politik identitas itu memang sudah menjadi sunatullah. Itu tidak hanya di indonesia, di sejumlah negara maju sekalipun ikatan politik berdasarkan identitas sangat kuat. Ada kesaman latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan antara pemilih dengan kandidat. Hal itu tidak jadi persoalan. Itu sudah berlaku sejak dulu. Yang jadi persoalan ketika para elit sengaja mengeksploitasinya secara terbuka dan brutal untuk menjatuhkan lawan politik," ucapnya.

Lebih lanjut, Karyono juga telah memprediksi adanya kerusuhan akibat demonstrasi seperti di aksi 21-22 Mei, Terutama pasca wacana people power digaungkan.

Baginya, wacana tersebut memiliki ajakan untuk tidak mempercayai institusi negara. Namun demikian, ia sebenarnya tak mempermasalahkan aksi demonstrasi selama aksi tersebut berjalan damai dan tidak anarkis.

"Saya mendukung upaya menyampaikan pendapat di muka umum karena hal itu bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Tapi dalam menyampaikan pendapat harus tunduk pada konstitusi. Jika melanggar maka sudah seharusnya aparat keamanan mengambil tindakan tegas jika ada tindakan destruktif dan anarkis untuk melindungi masyarakat," tandas Karyono.

Dalam acara ini, turut hadir Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad, Ketua Umum DPP IMM Najih Prasetyo, Ketua Umum DPP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum DPP GMNI Robaytullah K.Jaya, Ketua Umum PP GPII Masri Ikoni dan ratusan mahasiswa serta aktivis lintas generasi.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved