Bertemu Jokowi di Istana, Kadin Berikan Tiga Masukan untuk Genjot Perekonomian RI

Pengusaha nasional yang tergabung dalam Kadin Indonesia memberikan tiga masukan kepada Presiden Joko Widodo

Bertemu Jokowi di Istana, Kadin Berikan Tiga Masukan untuk Genjot Perekonomian RI
HandOut/Istimewa
Rosan Roeslani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha nasional yang tergabung dalam Kadin Indonesia memberikan tiga masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggenjot perekonomian Tanah Air.

Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan, ada tiga masukan yang disampaikan kepada Presiden, pertama terkait mengatasi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dengan meningkatkan keahlian tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

"Ini sedikit out of the box, TKI kita kurang lebih ada 3,6 juta orang, remitansi 11 miliar dolar AS, dibanding Filipina yang hampir sama 3,5 juta orang tapi remitansinya sampai 33 miliar dolar AS. Kenapa bisa lebih tinggi? Masalahnya adalah kemampuan dari bahasa," papar Rosan seusai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca: Kronologi Lengkap B.I iKON Terlibat Skandal Narkoba Sampai Keluar dari iKON

Baca: Cerita Pemudik Dipukul Harga: Mie Instan 8 Porsi Dihargai Rp300 Ribu

Menurutnya, langkah pemerintah ke depan yaitu dengan mendorong program vokasi agar terjadi peningkatan remitansi dari TKI, misalnya dapat naik 10 miliar dolar AS maka hal ini dapat mengurangi CAD kurang lebih 30 miliar dolar AS.

Masukan kedua, kata Rosan, yaitu dengan mendorong pariwisata yang ada di seluruh daerah agar lebih baik lagi agar tingkat kunjungan dari wisatawan asing dapat meningkat.

"Perbandingan negara ASEAN lainnya, kita kurang lebih hampir 15,5 juta orang (wisatawan asing), kita dapat devisa 17 milliar dolar AS, kurang lebih 11 ribu dolar AS per orang. Tapi Thailand yang secara wisatawan hampir 38 juta orang, pendapatan devisa kurang lebih sampai 62 miliar dolar AS," katanya.

Sedangkan masukan ketiga, yaitu terkait dunia tekstil di dalam negeri yang perlu didorong ditengah terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat agar bisa mengambil peluang dari kondisi tersebut.

"Itu yang sifatnya mungkin jangka pendek. Kita juga bicara mengenai bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan dari pemotongan PPh, apakah di level 17 sampai 18 persen, sekarang kan masih 25 persen," tutur Rosan.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved