Tiga Tersangka Suap Izin Tinggal WNA di Mataram Perdana Diperiksa KPK

KPK memeriksa tiga tersangka kasus suap terkait perkara izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kantor Imigrasi Mataram

Tiga Tersangka Suap Izin Tinggal WNA di Mataram Perdana Diperiksa KPK
Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tersangka kasus suap terkait perkara izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kantor Imigrasi Mataram untuk pertama kalinya setelah ditahan.

Tiga tersangka tersebut antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram Kurniadie, Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan kantor Imigrasi Klas I Mataram Yusriansyah Fazrin, serta Direktur ‎PT Wisata Bahagia Liliana Hidayat.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap tiga tersangka tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, yakni Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram Yusriansyah Fazrin, serta Direktur ‎PT Wisata Bahagia Liliana Hidayat.

Kurniadie dan Yusriansyah diduga menerima ‎suap sebesar Rp 1,2 miliar untuk mengurus perkara dugaan penyalahgunaan izin tinggal dua WNA atau turis berkewarganegaraan Singapura dan Australia.

Baca: Respons Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Soal Pemanggilan Pemeriksaan KPK

Uang tersebut diberikan dari Liliana selaku manajemen Wyndham Sundancer Lombok untuk mengurus perkara dua WNA yang disalahgunakan.

Sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Kurniadie dan Yusriansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11‎ Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Liliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved