Pilpres 2019

Posisi Ma'ruf Amin di Anak BUMN Dinilai Tak Bisa Diskualifikasi Jokowi

Posisi Ma'ruf bukan sebagai pejabat atau karyawan BUMN, tetapi sebagai dewan pengawas syariah di anak usaha BUMN.

Posisi Ma'ruf Amin di Anak BUMN Dinilai Tak Bisa Diskualifikasi Jokowi
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jabatan cawapres Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak usaha BUMN yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, dinilai tidak dapat mendiskualifikasi capres Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Anggota Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf, Taufik Basari mengatakan, saat melakukan pendaftaran sebagai capres dan cawapres serta menyerahkan persyaratan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Jokowi-Ma'ruf dinyatakan lengkap.

Posisi Ma'ruf bukan sebagai pejabat atau karyawan BUMN, tetapi sebagai dewan pengawas syariah di anak usaha BUMN.

"Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah itu bukan BUMN. Dewan Pengawas Syariah juga beda dengan komisaris di bank. KPU pasti memverifikasi apakah lengkap atau tidak (persyaratannya) dan dinyatakan kemarin memenuhi syarat," ujar Tobas sapaan akrab Taufik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Ketua bidang Hukum DPP Partai NasDem, Taufik Basari.
Ketua bidang Hukum DPP Partai NasDem, Taufik Basari. (Tribunnews.com/Valdy Arief)

Baca: Gelar Halal Bi Halal, Airlangga Hartarto Terima Pengurus DPD Partai Golkar Jambi

Menurutnya, jika saat ini dipersoalkan, maka kubu Prabowo-Sandiaga mencari kesalahan demi mengejar kemenangan dalam Pilpres 2019 tanpa mementingkan perolehan suara.

"Masa sih kita bangga mau menang dengan cara itu?," Ucap Tobas.

Pakar hukum tata negara, Juanda menjelaskan, BUMN adalah badan usaha yang seluruh penyertaan modalnya atau mayoritas dari negara secara langsung.

Oleh sebab itu, jika Bank Mandiri Syariah menerima modal secara langsung oleh negara maka BUMN, tetapi jika tidak langsung bukan BUMN.

Ia pun menegaskan, sangat sulit mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf jika hanya berdasarkan hal tersebut.

"Secara yuridis formal, sulit untuk didiskualifikasi, teori berdasarkan fakta yuridis adalah seandainya hakim berpikir lain. Saya bisa menjawab biasanya persoalan sanksi adalah ke orang yang bersalah, maka tidak bisa Pak Jokowi dibebankan bersama," papar Juanda.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved