Pilpres 2019

BPN Minta LPSK Lindungi Saksi, TKN Singgung Kasus Kotawaringin: Awas Rekayasa

Hanya saja Arsul mengingatkan bahwa saksi yang dihadirkan nanti bukan hasil rekayasa seperti kasus sidang sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat,

BPN Minta LPSK Lindungi Saksi, TKN Singgung Kasus Kotawaringin: Awas Rekayasa
Taufik Ismail/Tribunnews.com
Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/4/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengaku kagum dengan usaha pembuatan narasi atau opini publik kubu Prabowo-Sandi.

Pernyataan Arsul tersebut terkait dengan permintaan tim hukum Prabowo-Sandi agar para saksi mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena khawatir mendapat ancaman atau intervensi.

"Ya kan memang salah satu yang harus kita kagumi dari tim hukum 02 adalah ikhtiar menciptakan narasi atau opini publik, apakah faktanya demikian kan belum jelas. Karena mereka engga pernah menyampaikan apakah ada seorang saksi yang dibeginikan, katakanlah oleh aparatur dari lembaga ini, itu kan belum pernah dijelaskan. jadi kan selalu membuat lontaran dan narasi yang itu engga jelas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin,(17/6/2019).

Meskipin demikian menurut Arsul, TKN menyerahkan sepenuhnya kepada LPSK dan MK apakah akan memberikan perlindungan kepada saksi atau tidak.

Baca: Wacana Wajib Militer, Ini Kata Menhan

Hanya saja saja yang perlu digaris bawah adalah perlindungan terhadap saksi tersebut tidak boleh menabrak undang-undang.

"Biarkan dikaji berdasarkan perundang-undangan, saksi dan korban yang memenuhi syarat atau tidak. Karena dalam UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, itu terkait saksi dalam perkara pidana. Tapi ini kan perkara kepemiluan, apakah kemudian akan diterima atau tidak oleh LPSK atau MK, ya silahkan diputuskan, TKN tak dalam posisi menentang atau tak menentang itu," katanya.

Komisioner KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto (kiri) memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada lanjutan sidang perkara pengujian UU MD3 dengan objek pelaksanaan hak angket kepada KPK di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017). Sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengarkan saksi ahli dari pemohon yang berupa mendengarkan keterangan Bambang Widjojanto tentang pengawasan, proses penanganan perkara, dan pelemahan yang terjadi di KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Komisioner KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto (kiri) memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada lanjutan sidang perkara pengujian UU MD3 dengan objek pelaksanaan hak angket kepada KPK di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017). Sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengarkan saksi ahli dari pemohon yang berupa mendengarkan keterangan Bambang Widjojanto tentang pengawasan, proses penanganan perkara, dan pelemahan yang terjadi di KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Hanya saja Arsul mengingatkan bahwa saksi yang dihadirkan nanti bukan hasil rekayasa seperti kasus sidang sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 2010.

Untuk diketahui Dalam kasus sengketa Pilkada di MK tersebut, BW ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu.

Hanya saja kasus itu tidak berlanjut karena Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluarkan deponering.

"Kami hanya mengingatkan saja agar kasus Pilkada Kotawaringin Barat tak terulang, saksinya direkayasa. Apalagi (bila) saksi yang dimintakan perlindungan itu (nanti) sesungguhnya kalau benar itu saksi yang direkayasa terus minta memberikan perlindungan, maka kami akan memproses hukum selanjutnya, maupun saksi atau orang yang merekayasa," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved