Masyarakat Semakin Takut Polisi Sewenang-wenang, Ini Kata Moeldoko

Menurut Moeldoko tindakan polisi pada aksi unjukrasa yang berujung rusuh tersebut karena terdesak oleh keadaan.

Masyarakat Semakin Takut Polisi Sewenang-wenang, Ini Kata Moeldoko
Taufik Ismail/Tribunnews.com
Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/6/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara terkait temuan lembaga survei SMRC bahwa pasca kerusuhan 21-22 Mi ketakutan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan polisi meningkat.

Menurut Moeldoko tindakan polisi pada aksi unjukrasa yang berujung rusuh tersebut karena terdesak oleh keadaan.

"Memang ada aksi-aksi kepolisian yang ujung-ujungnya adalah mengurangi privasi, mengurangi kebebasan, mengurangi kemerdekaan berpendapat. Karena apa? Karena situasinya sedang high consent, kondisinya harus dikontrol dengan baik,"kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/6/2019).

Menurut Moeldoko tindakan polisi tersebut merupakan bagian dari menjaga stabilitas negara.

Ia mencontohkan banyak negara demokrasi yang gagal menjaga stabilitas, terutama negara negara yang sistem pemerintahannya Ulu sentralistik (otoriter).

Brimob bertahan dari serangan massa saat bentrokan di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi massa yang menuntut pengungkapan dugaan kecurangan Pilpres 2019 berujung bentrok saat massa mulai menyerang polisi. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Brimob bertahan dari serangan massa saat bentrokan di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi massa yang menuntut pengungkapan dugaan kecurangan Pilpres 2019 berujung bentrok saat massa mulai menyerang polisi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca: Istana Sebut Patroli Grup WhatsApp Tidak Represif dan Langgar Privasi

"Untuk itu bagaimana mengelolanya? Demokrasi yang begitu lepas dan abai terhadap stabilitas, maka kecenderungan negara itu akan anarkis, oke? Tapi kalau negara yang kencang terhadap demokrasi, maka negara itu jadi otoriter. Kita ingin mencari keseimbangan yang dinamis," katanya.

Moeldoko mengatakan saat dirinya menjadi Panglima TNI dulu, TNI bermain di ruangan sempit.

Artinya TNI harus bisa menjaga keseimbangan antara stabilita dan demokrasi.

"Karena begitu salah-salah menempatkan ini, begitu kuat di stabilitas, maka demokrasi terganggu. Lalu jika kita abai, nah kecenderungannya anarkis. Ya jadi tinggal pilih yang mana, kira-kira begitu bos, ya," pungkasnya.

Sebelumya dalam survei SMRC yang dilakukan terhadap 1220 responden pada20 Mei samapi 1 Juni 2019, terdapat 38 persen responden yang takut bakal mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari Polisi.

Dari angka tersebut 7 persen diantaranya bahkan takut jadi korban penangkapan. Angka ketakutan terhadap keswenang-wenangan polisi itu meningkat dari 2009 dan 2014 lalu yang hanya 24 persen.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved