Jawab Usulan BPK Terkait Wajib Militer, Menhan: Kita Belum Mau Perang

"Kenapa? kita kan belum mau perang. Mindset kita dulu yang harus disiapkan," ujar Ryamizard

Jawab Usulan BPK Terkait Wajib Militer, Menhan: Kita Belum Mau Perang
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menjawab usulan wajib militer yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Menurut Menhan, wajib militer di Indonesia belum diperlukan. Ia mengatakan lebih penting untuk memperkuat ideologi bangsa yakni Pancasila.

"Kenapa? kita kan belum mau perang. Mindset kita dulu yang harus disiapkan," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Selain itu, Menhan Ryamizard mengatakan Kementeriannya masih fokus untuk mengembangkan program Bela Negara.

Program tersebut digagasnya sejak menjabat sebagai Menhan RI. Melalui program tersebut juga, pada ujungnya akan memperkuat basis ideologi Pancasila.

Baca: BW Sempat Teriaki dan Usir Tim Hukum KPU Saat Cekrek-cekrek di Luar Ruang Sidang

"Kalau ada kemauan masing-masing orang silakan saja, tapi dari Kementerian Pertahanan belum ada itu, karena (ada) bela negara. Bela negara penting itu adalah ujung-ujungnya adalah intinya adalah Pancasila," jelasnya.

Baca: Pengacara 01: Dalil 02 Soal Pengakuan AKP Sulman Aziz Mengada-ada

wacana wajib militer dikeluarkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1, Agung Firman Sampurna saat memberikan hasil audit atas pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan.

Agung menilai sudah saatnya Indonesia memiliki program wajib militer seperti negara-negara maju. Wajib militer menurut Agung dapat memberikan kebaikan seperti kesiapan negara bila terjadi serangan perang terbuka dari negara luar.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved