Kapolri Tak Nyaman Tangani Kasus Purnawirawan TNI, Menhan: Hukum Harus Ditegakkan

Ryamizard Ryacudu meminta Polri agar tidak ragu melaksanakan proses hukum meskipun yang diproses adalah Purnawirawan TNI.

Kapolri Tak Nyaman Tangani Kasus Purnawirawan TNI, Menhan: Hukum Harus Ditegakkan
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu meminta Polri agar tidak ragu melaksanakan proses hukum meskipun yang diproses adalah Purnawirawan TNI.

Ryamizard mengatakan hukum harus ditegakkan kepada siapapun, termasuk para pejabat bahkan presiden.

Menurutnya jika kepolisian sudah melaksanakan proses hukum dengan benar, maka harus dilanjutkan tanpa merasa tidak nyaman.

"Kalau polisi sudah benar, kenapa enggak nyaman. Tegakkan saja, siapapun, Menteri pun, Presiden pun bisa kena hukum kok," kata Menhan Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca: Dul Jaelani Tak Diberi Uang Jajan Ayah Tirinya, Anak Maia Estianty Ini Hormati Prinsip Irwan Mussry

Ia menuturkan, seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Namun, ia menjelaskan dalam menjalani proses hukum ada faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh pihak kepolisian.

"Pejabat-pejabat harus ada salahnya sama. Tapi misalnya statusnya penjahat narkoba, sama dengan yang sudah banyak jasanya, itu kan lain dong. Nah itu harus dibedakan," ujarnya.

Baca: Wiranto Mengaku Belum Terima Surat Permohonan Perlindungan Kivlan Zen, Ryamizard Ryacudu Belum Baca

Ryamizard mengaku tidak mau terlibat lebih jauh dengan urusan hukum.

Menurutnya urusan hukum berarti urusan politik.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved