Pilpres 2019

Saksi Prabowo-Sandi Justru Buka Mata Rakyat Tuduhan Kecurangan Hanya Asumsi Dan Persepsi

Ini juga menurut dia, membuktikan tim hukum 02 tidak siap untuk menghadirkan saksi-saksi yang meyakinkan.

Saksi Prabowo-Sandi Justru Buka Mata Rakyat Tuduhan Kecurangan Hanya Asumsi Dan Persepsi
Tribunnews/JEPRIMA
Empat saksi langsung dihadirkan kubu pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Keempat saksi tersebut diantaranya adalah Listiani, Nur Latifah, Beti Kristiana dan Tri Hartanto. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Alih-alih meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), para saksi dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru membukakan mata seluruh rakyat Indonesia bahwa tuduhan kecurangan itu hanyalah bersifat asumsi dan persepsi.

Dan hal itu terlihat jelas sebagaimana pernyataan-pernyataan para saksi yang bersaksi di persidangan ketiga pemeriksaan bukti dan saksi dari pemohon yakni kubu Prabowo-Sandiaga di MK, Rabu (19/6/2019) hingga Kamis (20/6/2019) dini hari.

Demikian menurut Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily menegaskan kepada Tribunnews.com, Kamis (20/6/2019).

Dalam gugatan sengketa pemilu presiden 2019, pemohon menuduh ada kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Contohnya, kesaksian saksi pertama, Agus Maksum yang menyatakan ada DPT invalid sebanyak 17,5 juta.

SIDANG LANJUTAN PHPU PILPRES - Saksi dari pihak pemohon Agus Maksum (tengah)  usai memberikan keterangan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
SIDANG LANJUTAN PHPU PILPRES - Saksi dari pihak pemohon Agus Maksum (tengah) usai memberikan keterangan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon. (Warta Kota/Henry Lopulalan) (Wartakota/Henry Lopulalan)

Ternyata, kata Ketua DPP Golkar itu, data-datanya tidak bisa dibuktikan. Padahal tentang persoalan DPT itu sebetulnya selalu mengulang-ulang dari proses pemutakhiran data yang telah dilakukan secara bersama-sama antara KPU, Tim pasangan 01 dan pasangan 02.

Juga kesaksian tentang adanya pencoblosan oleh petugas KPPS di Jawa Tengah. Ternyata faktanya di TPS itu telah dilakukan pencoblosan ulang di TPS tersebut.

"Jadi tuduhan adanya peristiwa pencoblosan petugas itu seharusnya tidak dihadirkan dalam persidangan MK karena sudah ditangani oleh Bawaslu," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini kepada Tribunnews.

Pada beberapa kasus yang mereka sampaikan, dia menilai, ironisnya justru peristiwa kecurangan yang mereka tuduhkan itu, justru pasangan 02 yang menang.

Misalnya, dia mencontohkan, kasus di Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dan Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan.

Saksi tim Prabowo-Sandiaga, Agus Maksum mengaku mendapatkan ancaman, tapi tidak terkait sengketa di Pilpres 2019.
Saksi tim Prabowo-Sandiaga, Agus Maksum mengaku mendapatkan ancaman, tapi tidak terkait sengketa di Pilpres 2019. (tangkap layar KompasTV)
Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved