Syukuran Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan LPP TVRl 2018

Setelah hattrick (selama 3 (tiga) tahun berturut-turut) pada Tahun 2014 s.d. 2016 Laporan Keuangan LPP TVRI memperoleh opini Disclaimer

Syukuran Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan LPP TVRl 2018
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya memperoleh opini WTP pada tahun 2019 atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. Ini merupakan opini tertinggi pertama kali dalam sejarah diraih oleh LPP TVRI dalam era pemeriksaan dilakukan oleh BPK, Senin (17/6/2019) berlangusng di Lobby GTO LPP TVRI, Jl. Gerbang Pemuda No. 8, Senayan Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah hattrick (selama 3 (tiga) tahun berturut-turut) pada Tahun 2014 s.d. 2016 Laporan Keuangan LPP TVRI memperoleh opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2017, akhimya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018. Alhamdulillah segala puji untuk Aliah SWT yang telah memberi karunia opini BPK atas Laporan Keuangan tertinggi (WTP) kepada LPP TVRI pada tahun 2019 ini, sebuah hasil perjuangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan baik di Pusat maupun di daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan khususnya, penataan aset dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.

LPP TVRI Memperoleh Opini WTP 2019 Dari BPK.
LPP TVRI Memperoleh Opini WTP 2019 Dari BPK. (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya mengatakan bahwa perolehan opini WTP pada tahun 2019 atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 ini merupakan opini tertinggi pertama kali dalam sejarah diraih oleh LPP TVRI dalam era pemeriksaan dilakukan oleh BPK. Opini ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosure), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki pengendalian intern yang efektif. Prestasi ini menjadi tolok ukur telah terjadinya transformasi di lingkungan TVRI terutama di bidang keuangan seperti pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta kualitas belanja modal yang lebih baik. Pada giliran berikutnya mempu menghadirkan program-program acara televisi yang berkualitas dan diminati masyarakat dan menjadi tonggak bagi keberhasilan LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa.

LPP TVRI Memperoleh Opini WTP 2019 Dari BPK.
LPP TVRI Memperoleh Opini WTP 2019 Dari BPK. (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

Helmy Yahya menyatakan bahwa reformasi birokrasi dan rebranding TVRI adalah prioritas yang telah dimulai tahun lalu dan ditingkatkan tahun ini untuk mengejar percepatan dalam transformasi di lingkungan LPP TVRI. Peningkatan kedisiplinan pegawai dan peruban Iayar sudah mulai nampak, serta kepedulian masyarakat juga semakin meningkat dengan adanya berbagai kritik dan saran tentang program acara yang ditayangkan oleh TVRI. Hadimya siaran oleh raga bulutangkis dan bola dunia merupakan awal kembalinya TVRI menjadi TV Publik yang menyediakan siaran berkualitas untuk masyarakat. Kesuksesan menyelenggarakan Debat Calon Presiden, Siaran Pemilu dan menjadi TV Pool pada berbagai kegiatan kenegaraan juga menunjukkan kembalinya kepercayaan stake holder kepada TVRI.

LPP TVRI Memperoleh Opini WTP 2019 Dari BPK.
LPP TVRI Memperoleh Opini WTP 2019 Dari BPK. (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

Terima kasih yang sebesar-besamya kami sampaikan kepada seluruh stake holder yang telah membantu LPP TVRI dalam meraih capaian ini. Kementerian Keuangan melalui DJA yang telah memberikan anggaran, DJPB yang membantu pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan anggaran, DJKN yang membantu penertiban aset. Bappenas yang berperan dalam merencanakan prioritas belanja LPP TVRI, Kementerian PAN dan RB yang mengawal reformasi birokrasi, Kementerian Kominfo sebagai pembina kepegawaian dan belanja modal peralatan, BPKP yang membina SPIP dan Kapabilitas APIP, serta BPK yang memeriksa Laporan Keuangan LPP TVRI. Serta stake holder Iain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu baik dalam negeri maupun luar negeri, dan sudah barang tentu rekan-rekan media cetak maupun elektronik Mohon tetap dukungannya agar LPP TVRI bisa berperan sebagai TV Publik yang independen, netral dan imparsial.

Editor: FX Ismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved