Kasus Makar

Penahanan Soenarko Ditangguhkan, Fadli Zon: Memang Tidak Salah

Senjata yang dituduhkan diselundupkan Soenarko untuk aksi 21-22 Mei tersebut tidak terbukti.

Penahanan Soenarko Ditangguhkan, Fadli Zon: Memang Tidak Salah
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/5/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebaiknya menelpon Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menyelesaikan masalah Mantan Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen Purnawirawan Soenarko yang ditahan karena kasus kepemilikan senjata api.

Panglima tidak hanya menyurati kepolisian untuk menangguhkan penahanan Soenarko, melainkan meminta pembebasannya.

"Mestinya engga usah surati lah, telpon sajalah selesai itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (21/6/2019).

Pasalnya menurut Fadli, Soenarko sama sekali tidak bersalah.

Senjata yang dituduhkan diselundupkan Soenarko untuk aksi 21-22 Mei tersebut tidak terbukti.

"Kasusnya juga usudah clear kok. Bahwa dari informasi senjata itu adalah senjata lama yang ingin diberikan pada kopassus itu yang saya dengar," katanya.

Direktur Utama PT Sebuku Tanjung Coal (STC) Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD (tengah) didampingi kuasa hukum Krisna Murti (kiri) berbincang usai melaporkan petinggi Polri terkait ketidakadilan dalam penanganan perkara di kantor Kompolnas, Jakarta, Senin (23/7/18). PT STC menyampaikan perlindungan hukum dengan membawa bukti gambar atas tindakan diskriminasi dan penggunaan diskrisi kepolisian yang diduga keliru dan tindakan represif terhadap sengketa lahan antara PT STC dengan  PT PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Direktur Utama PT Sebuku Tanjung Coal (STC) Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD (tengah) didampingi kuasa hukum Krisna Murti (kiri) berbincang usai melaporkan petinggi Polri terkait ketidakadilan dalam penanganan perkara di kantor Kompolnas, Jakarta, Senin (23/7/18). PT STC menyampaikan perlindungan hukum dengan membawa bukti gambar atas tindakan diskriminasi dan penggunaan diskrisi kepolisian yang diduga keliru dan tindakan represif terhadap sengketa lahan antara PT STC dengan PT PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca: Pernyataan Moeldoko soal Langkah Panglima TNI Minta Penangguhan Penahanan Soenarko

Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengatakan bahwa pihak kepolisian hanya mencari-cari kesalahan Soenarko. Karena selama ini Soenarko termasuk orang yang vokal dan kritis.

"Saya kira ini membahayakan demokrasi karena pembungkaman-pembungkaman semacam ini bisa berulang, kalau rezim berganti kapan tahu, ini menimbulkan dendam sejarah dan juga menimbulkan luka institusi apalagi ini pak Senarko kan Danjen kopassus orang yang berjuang mengabdikan dirinya mempertaruhkan jiwa raganya lalu diperlakukan seperti ini," katanya.

Sebelumnya Mabes Polri membenarkan perihal isu penangguhan penahanan terhadap eks Danjen Kopassus Mayjend TNI (Purn) Soenarko.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan yang bersangkutan telah dijamin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved