Terima Delegasi OECD, KPK Berbagi Informasi Tentang Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta

KPK berbagi informasi tentang pencegahan korupsi di sektor swasta kepada delegasi OECD

Terima Delegasi OECD, KPK Berbagi Informasi Tentang Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
KPK menerima delegasi OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development), Senin (24/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) berbagi informasi tentang pencegahan korupsi di sektor swasta kepada delegasi OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development), Senin (24/6/2019).

Pertemuan terselenggara atas permintaan OECD yang sedang melakukan Investment Policy Review untuk Indonesia.

Disampaikan Kepala Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati, delegasi OECD diterima tim Kasatgas Profesional Berintegritas (Profit) Wuryono Prakoso beserta tim dari Kedeputian Pencegahan KPK.

Sedangkan delegasi OECD yang terdiri dari 8 personel dipimpin Alexandre de Crombrugghe, Policy Analyst & IPR of Indonesia Team Leader.

Baca: Margarito Kamis: Kewenangan MPR Perlu Ditata Ulang

Baca: TKN: Gerindra Pantas Ditawari Masuk Koalisi

Baca: Kloter Pertama Jemaah Haji 2019 Diberangkatkan Lebih Awal dari Jadwal Semula

"Salah satu area yang ditelaah OECD adalah aspek iklim berbisnis. Utamanya yang mempengaruhi kebijakan investasi. KPK dinilai memiliki wawasan tentang upaya antikorupsi yang dilakukan pemerintah untuk dunia usaha," kata Yuyuk kepada wartawan, Senin (24/6/2019).

"KPK juga dinilai memahami tantangan dan peluang melakukan bisnis di Indonesia, baik dengan asing maupun domestik," sambungnya.

Karenanya dalam pertemuan tersebut, Yuyuk mengungkapkan, KPK memaparkan inisiatif upaya pencegahan korupsi yang melibatkan sektor swasta.

Di antaranya dengan pembentukan komite advokasi antikorupsi baik di tingkat nasional maupun daerah.

“KPK juga menerbitkan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha yang memuat di dalamnya contoh Daftar Periksa Prosedur Antikorupsi yang memadai bagi korporasi dengan metode asesmen mandiri,” jelas Wuryono sebagaimana disampaikan Yuyuk.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved