Kasus Ratna Sarumpaet

Penasihat Hukum Sebut Tuntutan Hukum Ratna Sarumpaet Lebih Berat dari Koruptor

Penasihat hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin menyebut jika tuntutan hukum yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kliennya sangat berat.

Penasihat Hukum Sebut Tuntutan Hukum Ratna Sarumpaet Lebih Berat dari Koruptor
TribunJakarta/Annas Furqon Hakim
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong, Ratna Sarumpaet, sebelum menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019) 

Penasihat hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin menyebut jika tuntutan hukum yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kliennya sangat berat.

TRIBUNNEWS.COM - Penasihat hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin, membacakan tanggapan atau duplik pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera Raya, Pasar Minggu (25/6/2019).

Dalam dupliknya, penasihat hukum membantah seluruh replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jumat (21/6/2019).

Bahkan, penasihat hukum menilai tuntutan hukuman enam tahun penjara terhadap kliennya dianggap lebih berat dibandingkan pelaku korupsi.

Baca: Pengacara Sebut Ada Upaya Pembungkaman di Balik Proses Hukum Ratna Sarumpaet

Baca: Pengacara Ratna Sarumpaet Kecewa Tuntutan JPU : Lebih Berat dari Pelaku Korupsi

Baca: Ratna Sarumpaet Menangis Minta Dibebaskan: Kembalikan Saya ke Pelukan Anak-anak Saya

Baca: Ratna Sarumpaet: Kebohongan Itu Merupakan Perbuatan Terbodoh, Saya Dianggap Ratu Pembohong

"Di usia yang ke-70 tahun ini terdakwa masih diharuskan menghadapi tuntutan hukum yang sangat berat, bahkan lebih berat dari tuntutan seorang pelaku korupsi," kata Insank saat membacakan duplik.

Apalagi, lanjut dia, cerita penganiayaan dan pengiriman foto wajah lebam yang disampaikan ke beberapa orang ternyata tidak benar.

Ia mengatakan, selama persidangan berlangsung telah terungkap fakta jika Ratna hanya menceritakan peristiwa penganiayaannya kepada teman-temannya, bukan ke publik.

"Dengan maksud untuk menutupi rasa malunya, dan bukan bertujuan supaya terjadi kerusuhan atau keonaran di kalangan rakyat," ujarnya.

Baca: Ratna Sarumpaet Jalani Sidang Duplik Hari Ini

Baca: Sebelum Menjalani Sidang Lanjutan, Ratna Sarumpaet Mengaku Kapok Kritik Pemerintah

Insank pun menilai, Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang didakwakan kepada Ratna, tidak terbukti.

"Telah menjadi fakta persidangan juga bahwa tidak ada keonaran akibat dari cerita penganiayaan terhadap terdakwa," tutur Insank.

Halaman
12
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved