Calon Menteri Jadi Isu Hangat, Sejumlah Nama Beredar, Tanggapan Jokowi Hingga Peluang Demokrat

Bursa calon menteri mulai dibahas pascapenetapan presiden dan wakil presidne terpilih. Ada sejumlah nama yang disebut-sebut hingga kata pengamat

Calon Menteri Jadi Isu Hangat, Sejumlah Nama Beredar, Tanggapan Jokowi Hingga Peluang Demokrat
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) memberikan keterangan saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2019.

Paslon Joko Widodo dan Maruf Amin pun telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Isu mulai berkembang ke arah politik partai, apakah bersikap oposisi atau bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

Nama-nama calon menteri Jokowi-Maruf Amin pun kini menjadi isu hangat hingga ditanggapi oleh pihak istana maupun Presiden Jokowi sendiri.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi dengan santai terkait beredarnya susunan kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih Maruf Amin.

"Ya namanya isu kan, enggak usah terlalu ditanggapi," ujar Moeldoko sembari tertawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya, selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buatlah," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurutnya, dalam penentuan jajaran menteri pada pemerintahan ke depan, merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan urusan lainnya.

"Itu haknya presiden, hak prerogatif presiden," kata Moeldoko.

Baca: Jokowi Mulai Bicara Sosok Calon Menteri

Baca: Yusril: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menteri Hukum dan HAM Lagi? Jadi Nanti Tiga Kali Itu

Halaman
1234
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved