Soal Perpres Jabatan Fungsional TNI, Wiranto: Tidak Ada Itikad Mengarah Kembali ke Zaman Orde Baru

Wiranto meminta keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI tak diperdebatkan kembali.

Soal Perpres Jabatan Fungsional TNI, Wiranto: Tidak Ada Itikad Mengarah Kembali ke Zaman Orde Baru
Tribunnews.com/Rina Ayu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Wiranto, yang ditemui di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Kamis (13/6/2019). TRIBUNNEWS.COM/RINA AYU 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI tak diperdebatkan kembali.

Wiranto menjamin Perpres tersebut tidak akan membawa Indonesia kembali ke era orde baru.

“Hal tersebut tak usah diperdebatkan lagi ya, karena tujuannya hanya untuk mengatasi masalah menumpuknya personil semata, tak ada itikad mengarah kembali ke zaman orde baru,” ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Baca: Update Kasus Pembunuhan di Tangerang: Sang Istri Pingsan Saat Tahu Suaminya Tewas Dibacok Adik Ipar

Baca: Daftar 20 Pemain Persib Bandung yang Bertandang ke Markas Persebaya: Ada Nama Jupe dan Vizcarra

Baca: Empat Fakta Kabar Nenek 59 Tahun yang Dikabarkan Nikahi Remaja 19 Tahun di Pati

Mantan Panglima TNI itu mengatakan terbitnya Perpres Jabatan Fungsional TNI sudah dipertimbangkan secara matang untuk tidak membawa Indonesia kemabali ke era orde baru.

Menurutnya Perpres Jabatan Fungsional TNI tersebut juga tak mencerminkan era orde baru karena penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil adalah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.

“Perpres itu untuk mengakomodasi agar tenaga potensial di TNI tak menganggur dan mendapat misi yang tepat,” katanya.

Haris Azhar anggap janggal

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai ada kejanggalan terkait penerbitan Perpres 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional TNI.

Haris menduga, penerbitan Perpres 37 tahun 2019 sebagai upaya pemerintah untuk menarik TNI ke ranah politik.

Halaman
1234
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved