Politikus PKB Nilai Tidak Ada Beda Partai Pemerintah Dengan Oposisi

Abdul Kadir Karding menyebut belum ada aturan jelas dalam konstitusi soal posisi partai pemerintah dan partai oposisi.

Politikus PKB Nilai Tidak Ada Beda Partai Pemerintah Dengan Oposisi
tribunnews.com/ Chaerul Umam
Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial, di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019). 

Keberadaan oposisi akan menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem presidensial.

Ia menegaskan PKS kemungkinan besar akan mengambil peran oposisi meski dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal sebutan oposisi.

Terlebih, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan tim Prabowo-Sandiaga, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dinyatakan selesai.

Baca: KPK Tegaskan Anak Jaksa Agung Tidak Terlibat Dalam Kasus Suap Aspidum Kejati DKI

Baca: PW Mantan Intelijen JI Terus Berupaya Galang Kekuatan Meskipun Osama bin Laden Telah Ditangkap

Baca: Misterius, Penyerang Timnas Sepak Bola Putri Swiss Hilang di Danau

"Sistem presidensial tidak menganut oposisi dan konstitusi tidak menyebutnya secara tekstual. Namun, demokrasi tidak sehat jika tanpa oposisi," kata Mardani Ali Sera dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Oposisi', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Mardani, adanya checks and balances akan menjadikan pemerintah berjalan sehat dan efektif.

Untuk itu, ia mengajak partai pendukung Prabowo-Sandi untuk mengambil peran sebagai kontrol pemerintah.

"Justru kalau kita di luar, baik untuk pemerintah," tegasnya.

Baca: Prabowo Belum Ucapkan Selamat Kepada Jokowi, TKN: Ucapan Selamat Tidak Harus Dilakukan Secara Verbal

Sikap Mardani mendukung PKS menjadi oposisi murni keinginan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Sikap oposisi, katanya, bukan selalu dipertimbangkan karena mendapat sesuatu, termasuk kursi pimpinan.

"Saya jujur belum mendetailkan soal MD3 kita. Nanti sistemnya proporsional atau akan voting sehingga buat saya ini perlu dipertimbangkan, tetapi sikap di oposisi tidak melulu harus dipertimbangkan dapat apa," ujarnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved