Kabinet Jokowi

PPP: Koalisi Jokowi-Maruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih belum memutuskan mengenai tambahan partai politik dari pendukung Prabowo-Sandi

PPP: Koalisi Jokowi-Maruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru
Taufik Ismail
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Paratai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih belum memutuskan mengenai tambahan partai politik dari pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tapi sejauh ini menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin ini, seluruh partai yang ada dalam KIK masih tidak menginginkan penambahan partai lain.

"Memang Partai-partai dalam koalisi belum pernah bertemu bahas opsi tambah partai lain. Tapi sampai saat ini yang mengemuka kecenderungan kuat untuk tidak lagi menambah anggota," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini, Jumat (5/7/2019).

Apalagi menurut Arsul Sani, saat ini kekuatan partai koalisi Indonesia Kerja di Parlemen sebesar 60,7 persen.

Baca: Greg Nwokolo Kritik Suporter Madura United: Main di Kandang Vs Persebaya, Bak Main di Kandang Lawan

Baca: 4 Zodiak Paling Tidak Bisa Diandalkan: Aquarius Masuk Tipe Egois, Apa Gebetanmu Termasuk?

Baca: Tanggapan sang Istri Ketika Tahu Robby Beli Burung Seharga Rp 1 Miliar Lu Gila?

Sementara koalisi partai pengusung Prabowo-Sandi hanya 39,3 persen.

Adapun partai koalisi Jokowi-Ma'ruf di Parlemen terdiri dari PDIP, NasDem, Golkar,PKB, PPP.
Sementara Partai di Koalisi Prabowo-Sandi yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

"Kan yang harus dibahas apakah dengan posisi kursi yang 60. 7 persen itu sudah cukup atau belum. Kalau dianggap sudah cukup berarti tidak nambah, kalau dianggap belum cukup untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan ya mungkin bisa nambah," tuturnya.

PPP sendiri kata Arsul berpandangan bahwa cukup tambahan satu partai saja yang bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja. Itu pun bila kekuatan 60,7 persen di parlemen di nilai belum cukup.

"Karena kan kalau nambah satu itu sudah di atas 70 persen, bahkan mungkin mendekati 75 persen. Kalau nambahnya banyak nanti kan tidak ada yang melakukan fungsi chek and balances dong. Di parlemen. Kan tidak bagus juga untuk demokrasi kita," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved