KPK Panggil Bekas Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro

Djoko yang sudah berstatus tersangka dalam kasus ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Psikolog Andririni Yaktiningsari.

KPK Panggil Bekas Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro
Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputro terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Djoko yang sudah berstatus tersangka dalam kasus ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Psikolog Andririni Yaktiningsari. KPK telah mencegah keduanya bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka AY," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Rabu (10/7/2019).

Baca: Modus Kemalaman dan Ajak Bermalam di Kantor, Lelaki di Sulut Ini Perkosa Wanita Rekan Sendiri

Baca: Lagu I Love You 3000 Stephanie Poetri Teratas di Global Viral 50 Spotify, Berikut Liriknya

Baca: INFO HAJI, Dehidrasi Ancam Kesehatan Jemaah, Ini Tips Agar Tetap Sehat Selama di Tanah Suci

KPK menetapkan Djoko Saputro dan Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017. Djoko yang diangkat sebagai Dirut PJT II pada 2016 silam diduga memerintahkan jajarannya untuk merelokasi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadl Rp9,55 miliar.

Relokasi anggaran perencanaan strategis korporat dan proses bisnis itu sendiri bernilai Rp3.820.000.000. Sedangkan, perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp5.730.000.000.

Usai melakukan revisi anggaran, Djoko lantas mengutus Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Untuk mengerjakan dua kegiatan itu, Andririni pun diduga menggunakan nama perusahaan PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.

Realisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan akhir tahun 2017, diduga mencapai Rp5.564.413.800. Tak hanya itu, Andririni dan Djoko juga diduga telah mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administrasi lelang.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved