Pidato Jokowi

Penjelasan TKN Soal Pidato Jokowi yang Dinilai Tidak Singgung Agenda Pemberantasan Korupsi

TKN Jokowi-Maruf Amin angkat suara terkait tidak adanya topik pemeberantasan korupsi dalam pidato Presiden terpilih Jokowi

Penjelasan TKN Soal Pidato Jokowi yang Dinilai Tidak Singgung Agenda Pemberantasan Korupsi
Presidential Palace/Agus Suparto
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengunjungi Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, Kamis, (11/07/2019).Tujuan kedatangan Presiden adalah penataan kawasan Pulau Rinca yang terkenal dengan komodo untuk peningkatan palayanan sehingga semakin banyak menarik turis domestik dan asing untuk berkunjung. (Presidential Palace/Agus Suparto) 

Tak Ada "Pemberantasan Korupsi" dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi, Ini Penjelasan TKN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin angkat suara terkait tidak adanya topik pemeberantasan korupsi dalam pidato Presiden terpilih Jokowi bertajuk "Visi Indonesia."

Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily menegaskan pidato Visi Indonesia Jokowi harus dilihat secara komprehensif.

"Pidato Visi Indonesia Pak Jokowi harus dilihat secara komprehensif dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden terpilih yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan," ujar Ketua DPP Golkar ini kepada Tribunnews.com, Senin (15/7/2019).

Soal pemberantasan korupsi imbuh dia, sesungguhnya secara implisit telah disinggung dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi.

Secara lantang Presiden Jokowi ingin birokrasi di Indonesia betul-betul efesien dan melayani rakyat.

Baca: Nama Titiek Soeharto Menambah Daftar Tokoh yang Digadang-gadang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Baca: Politikus Gerindra: Oposisi Bisa Bekerja Sama Bangun Bangsa

Baca: 7 Kuliner Legendaris Sekitar Universitas Brawijaya, Malang

Baca: Budi Karya Sampaikan Program Kerja Kemenhub Periode 2019-2024

Baca: Sidang Lanjutan Mantan Plt. Ketua Umum PSSI, Joko Driyono

"Jadi tidak ada pungutan-pungutan liar yang dapat menghambat jalannya investasi sehingga mengganggu produktivitas laju ekonomi bangsa," tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Begitu juga soal penegakan HAM juga harus dilihat bukan hanya penindakan tetapi pemenuhan hak-hak dasar rakyat (civil rights) dan pemenuhan hak-hak ECOSOC (Economic, Social and Culture Right).

Dalam pemenuhan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya, sebetulnya disinggung dengan jelas.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved