Pemilu 2019

Ada Perbedaan Suara di Sumba Barat Daya, Terungkap KPU Acuhkan Rekomendasi Bawaslu

berdasarkan pengawasan pihaknya pada saat rekapitulasi, ada perbedaan data yang dibacakan PPK Kecamatan Wewewa Timur dengan data DA1 kepunyaan Bawaslu

Ada Perbedaan Suara di Sumba Barat Daya, Terungkap KPU Acuhkan Rekomendasi Bawaslu
Kompas TV
Ilustrasi pemilu. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu pada sengketa hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi kembali di gelar pada Selasa (16/7).

Dalam permohonan bernomor registrasi 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/2019 untuk Pemohon Partai Gerindra terungkap dalam sidang bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sumba Barat Daya terkait penyandingan data DAA1 dengan DA1 saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wewewa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca: Dipolisikan Kemenkumham, Wali Kota Tangerang Juga Sudah Siapkan Laporan

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu NTT Thomas Maurotius Djawa di ruang sidang panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Menurut Thomas, berdasarkan pengawasan pihaknya pada saat rekapitulasi, ada perbedaan data yang dibacakan PPK Kecamatan Wewewa Timur dengan data DA1 kepunyaan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Desa Kalembu Ndara Mane.

Bawaslu menyebut pada DA1 awal, perolehan suara Partai Gerindra selaku Pemohon sebesar 188 suara.

Sementara PDI-Perjuangan 593 suara, dan Partai Golkar 398 suara.

Namun dalam DA1 perbaikan, didapati sebanyak 599 suara diperoleh Partai Gerindra. PDI-P 1.743 suara, dan Golkar 806 suara.

Karena muncul perbedaan perolehan suara tersebut, Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara dan penyandingan data DAA1 Plano dan DA1 sebagaimana yang dibacakan PPK.

"Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten Sumba Barat Daya," kata Thomas di muka sidang, Selasa (16/7/2019).

KPU kata Bawaslu tidak menindaklanjuti rekomendasi mereka.

Baca: Sempat Jadi Obyek Perdagangan Ilegal, 6 Komodo Ini Dilepas Liarkan di Pulau Ontoloe

KPU dalam hal ini PPK, malah membacakan rekapitulasi suara di Kecamatan Wewewa Timur tanpa lebih dulu menyandingkan dua data yang berbeda tadi.

"Saat pembacaan rekapitulasi oleh PPK di Kecamatan Wewewa Timur, dilakukan tanpa menyandingkannya dengan formulir DAA1 sesuai rekomendasi Bawaslu," ungkap dia.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved