KPK Ultimatum Penikmat Aliran Dana Korupsi Ruang Terbuka Hijau Bandung Kembalikan Uang

KPK menduga uang tersebut mengalir pada sejumlah pihak, baik tersangka ataupun pihak lain di Bandung.

KPK Ultimatum Penikmat Aliran Dana Korupsi Ruang Terbuka Hijau Bandung Kembalikan Uang
KOMPAS/DYLAN APRIALDO
Juru bicara KPK Febri Diansyah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum penikmat aliran dana dalam kasus suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada 2012 dan 2013 untuk mengembalikan uang.

"KPK mengimbau agar pihak-pihak lain yang pernah menerima uang terkait RTH ini agar segera mengembalikan pada KPK. Hal tersebut pasti akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dan juga dapat membantu penanganan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Selasa (16/7/2019).

KPK menduga uang tersebut mengalir pada sejumlah pihak, baik tersangka ataupun pihak lain di Bandung.

"KPK sedang menelusuri pihak-pihak yang menikmati aliran dana tersebut. Ada yang telah secara kooperatif mengembalikan dalam bentuk uang senilai puluhan juta rupiah dan lima bidang tanah," kata Febri.

Sampai saat ini, dari alokasi anggaran Rp 123,9 miliar dari proses perhitungan saat ini diduga negara dirugikan Rp 60 miliar. Proses verifikasi terus dilakukan untuk mempertajam bukti-bukti yang sudah dimiliki penyidik.

"Kerugian negara diindikasikan terjadi karena harga yang di- mark-up sedemikian rupa sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh pemilik tanah jauh lebih kecil. Karena itu lah, kerugian negara dalam kasus ini hampir setengah dari nilai anggaran tersebut," ungkap Febri.

KPK pun melakukan pemeriksaan sekaligus pengecekan lokasi bersama BPK terhadap RTH di Kota Bandung yang terkait dengan dugaan korupsi yang sedang didalami.

Setelah memeriksa sekitar 81 saksi, pada Selasa ini diagendakan pemeriksaan terhadap lima saksi, yaitu PNS/Sekretaris Inspektorat Kota Bandung Agus Slamet Firdaus serta mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hermawan.

Selanjutnya, staf DPKAD Pemkot Bandung Wagiyo, Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya (Tarcip) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain serta Sekwan DPRD Kota Bandung atau Staf Ahli Wali Kota Kelly Solihin.

"Pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat, Ujung Berung Bandung. Dalam pemeriksaan ini sekaligus dilakukan proses perhitungan kerugian keuangan negara," kata Febri.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved