Pemilu 2019

NasDem Gugat Kisruh Pemilu Kuala Lumpur, KPU : Tidak Tepat Kalau Dibawa ke MK

Partai NasDem sebagai Pemohon mendalilkan soal permasalahan Pemilu luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia

NasDem Gugat Kisruh Pemilu Kuala Lumpur, KPU : Tidak Tepat Kalau Dibawa ke MK
Wartakota/Henry Lopulalan
SIDANG PHPU---Suasana sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang PHPU dibagi atas tiga panel hakim konstitusi yang masing-masing terdiri atas 3 orang ini menangani 260 perkara tergistrasi. Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Konstitusi menggelar sidang lanjutan Perselisihan Sengketa hasil Pemilu Legislatif dengan agenda mendengar jawaban Termohon, pihak terkait dan Bawaslu.

Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (16/7) di ruang panel 1, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Anwar Usman mendengarkan jawaban KPU selaku Termohon lewat perkara nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Baca: Hari Ini, Mahkamah Konstitusi Gelar 59 Perkara Gugatan Pileg 2019

Partai NasDem sebagai Pemohon mendalilkan soal permasalahan Pemilu luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia.

Mereka menggugat hasil rekapitulasi suara untuk PPLN Kuala Lumpur.

Di mana Partai NasDem mengklaim ada 62.278 surat suara bertanda pos tidak dilakukan rekapitulasi karena adanya rekomendasi Bawaslu.

Rekomendasi Bawaslu dianggap NasDem cacat hukum karena surat suara yang masuk tanggal 16 Mei 2019 tidak dapat dihitung meskipun cap pos pada amplop surat suara tertera tanggal 15 Mei 2019.

Akibat rekomendasi Bawaslu, NasDem mengatakan rugi 35.306 suara untuk dapil Kuala Lumpur.

Kuasa hukum KPU, Sutejo mengatakan persoalan proses Pemilu Luar Negeri di Kuala Lumpur bukan jadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.

Sebab MK katanya, hanya punya wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved