Pemilu 2019

Tepis Gugatan Partai NasDem, KPU Jelaskan Analisa Soal PSU di PPLN Kuala Lumpur

Partai NasDem menyebut ada sebanyak 62.278 surat suara bertanda pos yang tidak dilakukan rekapitulasi.

Tepis Gugatan Partai NasDem, KPU Jelaskan Analisa Soal PSU di PPLN Kuala Lumpur
Wartakota/Henry Lopulalan
SIDANG PHPU---Suasana sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang PHPU dibagi atas tiga panel hakim konstitusi yang masing-masing terdiri atas 3 orang ini menangani 260 perkara tergistrasi. Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum KPU, Sutejo, menegaskan KPU, selaku termohon, sudah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

"Dilaksanakan dengan PSU," kata Sutejo, selaku kuasa hukum KPU, di ruang sidang panel 1, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (16/7/2019).

Pernyataan itu menanggapi gugatan dari Partai NasDem mengenai hasil rekapitulasi suara untuk PPLN Kuala Lumpur yang diajukan ke MK.

Partai NasDem menyebut ada sebanyak 62.278 surat suara bertanda pos yang tidak dilakukan rekapitulasi. Surat suara itu tidak dihitung karena tidak sah atas rekomendasi Bawaslu.

Pada permohonan, Partai NasDem juga mempersoalkan surat rekomendasi Bawaslu RI terkait pemungutan suara ulang di Dapil Kuala Lumpur dianggap cacat hukum. Hal ini, karena surat masuk pada tanggal 16 Mei 2019, padahal cap posnya 15 Mei 2019. Akibatnya, Nasdem harus kehilangan 35.306 suara suara di Dapil Kuala Lumpur, Malaysia.

Baca: Pemberantasan Korupsi Tidak Ditinggalkan dan Tetap Jadi Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf

Namun, kata Sutejo, permohonan pemohon mendalilkan mencabut rekomendasi Bawaslu itu tidak tepat diajukan ke MK.

"Pemohon mendalilkan keputusan Bawaslu nomor 968 dan seterusnya, merupakan cacat hukum menurut kami termohon tidak tepat dibawa ke perselisihan mahkamah. Karena menurut peraturan perundang-undangan, mahkamah objek perselisihan hasil pemilihan umum," ungkapnya.

Lalu, hakim konstitusi, Arif Hidayat, membacakan jawaban dari termohon. Dia membacakan permohonan yang diajukan pemohon lebih tepat disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Mestinya di PTUN?" tanya Arief Hidayat.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved