Komisi I DPR: Aneh, Isu Komisioner KPI Terafiliasi HTI Muncul Setelah Fit Proper Test Selesai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/7/2019) kemarin mengesahkan sembilan nama anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022.

Dari kesembilan nama tersebut, terdapat nama Aswar Hasan yang diisukan terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPR sebagai pihak yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) komisioner KPI, menilai aneh isu tersebut berkembang justru setelah Aswar terpilih sebagai komisioner KPI.

"Ini yang agak aneh ya, kok kenapa isu itu justru kencang setelah beliau terpilih, kenpa enggak waktu proses seleksi," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno kepada Tribunnews.com, Rabu (17/7/2019).

Selain itu, ia menegaskan Komisi I DPR tak pernah menerima informasi terkait isu tersebut.

"Karena tidak pernah ada informasi yang masuk ke kami mengenai hal tersebut. Ko baru sekarang dinaikan isu tersebut?," ujarnya.

Baca: Tuntutan 3 Tahun Penjara untuk Pejabat Kemenag Penyuap Romahurmuziy

Namun, secara kualitas, ia menilai Aswar berkompeten karena Aswar juga sebelumnya menjabat Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan periode 2004-2007 dan 2007-2011. 

Komisioner KPI terpilih Aswar Hasan mengklarifikasi isu viral yang menuduhnya berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Baca: Jalani Pemeriksaan KPK 7 Jam, Mantan Dirut Garuda Indonesia Belum Juga Ditahan

Ia menegaskan berkomitmen memperjuangkan Islam dengan demokrasi dan tidak menyimpang dari konstitusi.

Baca: Ketua DMI Jusuf Kalla: Kotak Amal Masa Datang Berbentuk Cashless

"Jadi saya mengklarifikasi terkait dugaan bahwa saya berafiliasi dengan HTI, yang benar itu adalah bahwa saya justru berbeda cara memperjuangkan Islam dengan teman-teman HTI. Saya komitmen dengan konstitusi negara, menempuh dengan cara demokrasi. Saya setuju dengan demokrasi, Islam diperjuangkan dengan demokrasi," kata Aswar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).