Kemenkumham Vs Pemkot Tangerang

Belum Ada Izin, Gubernur Banten Pastikan ‎Politekim Kemenkumham Tidak Bakal Dibongkar

Konflik antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berakhir seiring digelarkan mediasi di Kemendagri,

Belum Ada Izin, Gubernur Banten Pastikan ‎Politekim Kemenkumham Tidak Bakal Dibongkar
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Gubernur Banten Wahidin Halim‎ bersama Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menghadiri pertemuan Mediasi di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/7/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Konflik antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berakhir seiring digelarkan mediasi di Kemendagri, Kamis (18/7/2019).

Sebelumnya polemik ini bermula dari pernyataan Yasonna yang menyindir Arief karena lahan Kemenkumham untuk pertanian.

Sindiran ini disampaikan Yasonna ketika meresmikan Poltekip dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Kota Tangerang, Selasa (9/7/2019).

Arief tampaknya tidak terima, dia melayangkan surat keberatan dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat di lahan Kemenkumham di Tangerang, khususnya perkantoran hingga ada komunikasi dengan Kemenkumham.

Baca: Jokowi Bentuk Komando Pasukan Khusus Gabungan 3 Angkatan

Baca: Grace Natalie Temui Jokowi di Istana Kenalkan 44 Kader PSI

Baca: Rudiman Meyakini Syafruddin Sosok Tepat Pimpin PPP

Baca: Angel Lelga Tolak Diundang Acara Talkshow, Bahas Kabar Vicky Prasetyo jadi Tersangka

Atas peristiwa itu, Wali Kota Arief mengaku ‎sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Kemendagri dan kemenkumham serta tembusan ke Presiden Jokowi.

Teranyar, Kamis (18/7/2019) siang tadi, keduanya sepakat berdamai dan bakal mencabut laporan masing-masing di Polres Tangerang.

Lantas bagaimana dengan nasib dari Poltekim yang sudah diresmikan Menteri Yasonna namun belum memiliki izin (IMB) ?

Merespon itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan dalam satu hingga tiga hari ini pihaknya akan menggelar rapat masalah tata ruang.

"Dalam tiga hari ke depan akan bangun kesepakatan dan mulai dengan saling perbaiki dan sempurnakan karena tata ruang difasilitasi gubernur. Kami coba bangun kompromi, tidak ada perubahan," ujar Wahidin Halim di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Halaman
1234
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved