Seleksi Pimpinan KPK

‎Pimpinan KPK ke Depan Harus Bisa Hilangkan Sentimen Penyidik Polri dan Independen

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan berharap pimpinan KPK periode mendatang tidak hanya kompak ditingkatan atas saja

‎Pimpinan KPK ke Depan Harus Bisa Hilangkan Sentimen Penyidik Polri dan Independen
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, (18/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan berharap pimpinan KPK periode mendatang tidak hanya kompak ditingkatan atas saja, melainkan juga mampu mengkonsolidasikan pegawai hingga ke tingkat bawah.

"Pimpinan KPK kedepan juga selain mempunyai kemampuan keilmuan sesuai dengan bidangnya, menurut hemat saya juga yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan KPK ini, termasuk dari mulai dari penyidik yang ada di bawah ini," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019),

Sehingga, menurut Trimedya tidak adalagi gesekan atau sentimen penyidik yang berasal dari Polri dan internal KPK atau independen.

Baca: Wasekjen PDIP: Pimpinan MPR Selanjutnya Harus Representasikan Spektrum Politik Nasional

Baca: Cerita Mbak Tutut Soal Pemilihan Kata Berhenti Saat Soeharto Lengser dari Kursi Presiden

Baca: Pengakuan Hakim HS Korban Penganiayaan Kuasa Hukum Saat Pimpin Sidang di PN Jakarta Pusat

Baca: Info Tiket PSIS Semarang Vs Persib Bandung: Bobotoh Kebagian Jatah, Ini Daftar Harganya

"Kalau sudah ada di dalam, mereka satu keluarnya KPK , sama seperti kami di komisi III, kita selalu bercanda, kita tarungnya 5 tahun sekali, kalau sudah tidak masuk lagi nanti misalnya 1 Oktober kita keluarga besar komisi III," tuturnya.

Masalah pengawasan juga menurut Trimedya harus menjadi sorotan seleksi pimpinan KPK ke depan.

Menurut Trimedya, pimpinan atau pegawai KPK merupakan manusia biasa.

Seketat apapun pengawasan tetap bisa kebobolan juga.

Salah satu contohnya, kasus pengawal tahanan Idrus Marham yang dipecat gara-gara menerima uang Rp 300 ribu.

"Mencoreng nama besar KPK, soal-soal seperti ini harus dikemukakan," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved