Staf Romy Dilarang Meninggalkan Indonesia Selama 6 Bulan oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah staf mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy, Amin Nuryadi, ke luar negeri.

Staf Romy Dilarang Meninggalkan Indonesia Selama 6 Bulan oleh KPK
Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
Ajukan Praperadilan, Rommy Anggap Penetapan Tersangka Terhadapnya Tidak Sah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah staf mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy, Amin Nuryadi, ke luar negeri.

Amin Nuryadi dilarang meninggalkan Indonesia selama enam bulan ke depan setelah KPK mengirim surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"KPK mengirimkan surat ke Imigrasi untuk saksi dengan nama Amin Nuryadi. Ini staf-nya RMY (Romahurmuziy) kami lakukan pelarangan ke luar negeri selama enam bulan," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Febri menjelaskan, Amin Nuryadi berstatus sebagai saksi. Pencegahan dilakukan agar Amin tidak sedang berada di luar negeri saat dibutuhkan pemeriksaan.

Baca: Glints Raup Pendanaan 6,8 Juta Dolar AS untuk Putaran Seri B

Baca: Jadi Top Skor di Indonesia, Penyerang Ini Tinggalkan Jepang untuk Gabung Klub Prancis

Baca: Dukung Pelaku UKM Menjalankan Transformasi Digital

Amin pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, Muafaq Wirahadi, yang diduga menyuap Romy. Amin saat itu menceritakan detik-detik operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romy.

Dalam kasus ini, Romy yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Muafaq. Total uang suap yang diduga diterima Romy itu berjumlah Rp300 juta.

KPK menduga Haris dan Muafaq memberikan suap kepada Romy untuk membantu proses seleksi jabatan keduanya. Namun, KPK juga menduga Romy bekerja sama dengan pihak internal Kementerian Agama karena posisi Romy di Komisi XI yang tidak memiliki wewenang dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved