Jumat, 29 Agustus 2025

Incar Posisi Ketua MPR, Pengamat Imbau Gerindra Tak Jual Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi

Pengamat politik, Karyono Wibowo, mengatakan semua parpol yang lolos di parlemen memiliki hak mendapatkan posisi Ketua MPR, termasuk Gerindra.

KOMPAS.COM/KRISTIAN ERDIANTO
Presiden Joko Widodo dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu. Pertemuan terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Karyono Wibowo, mengatakan semua parpol yang lolos di parlemen memiliki hak mendapatkan posisi Ketua MPR, termasuk Gerindra.

Namun demikian, ia mengimbau Gerindra untuk tak 'menjual' rekonsiliasi Prabowo Subianto - Joko Widodo di MRT sebagai cara mendapatkan posisi Ketua MPR.

"Menurut saya sebaiknya Gerindra berjuang mengatur strategi dengan partai lain untuk mendapatkan posisi ketua MPR, daripada 'menjual' rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi untuk mendapatkan posisi ketua MPR," ujar Karyono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).

Pasalnya, kata dia, narasi rekonsiliasi yang diwacanakan Gerindra seakan-akan rekonsiliasi itu harus bagi-bagi kekuasaan.

Baca: Link Live Streaming Vidio.com Bhayangkara FC vs Persipura Jayapura, Tonton di HP

Baca: Nunung Terjerat Kasus Narkoba, Keluarga Berencana Pindahkan Anak Bungsu ke Solo

Ia melihat pertemuan Prabowo-Jokowi seolah ditukar guling dengan posisi ketua MPR, yang mana sikap seperti ini sama dengan membangun kultur politik transaksional.

"Hasrat untuk mendapatkan posisi ketua MPR sebagai tebusan dari sikap Prabowo yang bersedia bertemu dengan presiden Jokowi ini justru mencerminkan ketidaktulusan dalam melakukan rekonsiliasi. Publik dan para pendukung Prabowo di akar rumput justru akan menilai Prabowo dan Gerindra sedang memainkan politik transaksional," ucapnya.

Oleh karena itu, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) tersebut mengatakan Gerindra bersama parpol lain harus menggunakan cara elegan dalam mendapatkan kekuasaan. Pun demikian harus tunduk pada konstitusi serta mengedepankan etika politik.

"Dalam hal pemilihan ketua MPR sudah jelas diatur dalam UU MD3 nomor 2/2018 yaitu mekanisme pemilihan melalui pengajuan nama-nama calon pimpinan MPR dengan sistem paket. Artinya, Gerindra dan partai lain harus berjuang mengatur strategi untuk mendapatkan posisi pimpinan MPR sesuai dengan UU MD3," pungkas Karyono.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengusulkan partainya mendapat kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi.

Ia mengatakan komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan