Mendagri Ungkap Ada Gubernur yang Seminggu Sekali Izin Dinas ke Luar Negeri, Siapakah?

Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah yang keluar negeri dipantau secara ketat oleh Presiden langsung.

Mendagri Ungkap Ada Gubernur yang Seminggu Sekali Izin Dinas ke Luar Negeri, Siapakah?
Rizal Bomantama
Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka rapat kerja nasional “Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional” bersama TNI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang dikeluarkan pihaknya beberapa waktu lalu kepada kepala daerah adalah untuk mengingatkan kepala daerah untuk mentaati prosedur perizinan dinas ke luar negeri sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah.

Surat tersebut menerangkan bahwa kepala daerah selambat-lambatnya harus mengajukan izin perjalanan dinas ke luar negeri paling lambat 10 hari sebelum hari keberangkatan agar prosedur perizinannya sesuai UU Pemda ditaati.

Karena menurutnya surat izin itu harus diketahui pula oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Direktorat Keamanan Kementerian Luar Negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Surat itu hanya mengingatkan bahwa interval 10 hari itu untuk memastikan semua prosedur sesuai UU Pemda ditaati semua, bukan karangan saya. Kalau tidak begitu, berdasarkan pengalaman kami kemarin ada gubernur yang hampir setiap minggu melakukan perjalanan ke luar negeri. Kalau tidak diizinkan namanya cari ilmu dan dapat undangan, kalau diizinkan kok ya seminggu sekali,” ungkap Tjahjo ditemui di Jakarta Convention Centre, Senin (22/7/2019).

Baca: Capim KPK yang Lolos Uji Kompetensi Diumumkan Hari Ini, Siapa Mereka?

Tjahjo menjelaskan bahwa surat perizinan tersebut nantinya akan menerangkan untuk keperluan apa seorang kepala daerah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, berapa lama, berapa anggarannya, dan memastikan rombongan yang dibawa tidak lebih dari lima orang.

Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah yang keluar negeri dipantau secara ketat oleh Presiden langsung.

“Surat pemberitahuan itu juga untuk mencegah agar tidak ada kepala daerah yang asal pergi dan tidak mengajukan izin. Hal tersebut dipantau terus oleh Pak Presiden,” ujarnya.

Namun Tjahjo membantah bila penerbitan surat edaran itu terkait kepergian Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu berada di Kolombia dan Amerika Serikat.

“Tidak, bukan karena itu. Pak Anies memang sering ke luar, tapi ada Gubernur lain yang sampai seminggu sekali pergi ke luar negeri,” pungkasnya.

Namun Tjahjo enggan membeberkan nama gubernur yang bepergian ke luar negeri hampir seminggu sekali yang ia sebutkan tersebut.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved