Pemilu 2019

MK Gagalkan 14 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019

Dalam pembacaan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi membaginya menjadi 3 sesi.

MK Gagalkan 14 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Aceh didampingi Hakim MK Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih di Gedung MK Jakarta Pusat, Selasa (7/9/2019). Sidang perdana tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dengan agenda membaca putusan dismissal untuk Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019, Senin (22/7).

Putusan dismissal yakni menentukan perkara mana yang tidak lanjut dan perkara mana yang berlanjut ke agenda pembuktian pada sidang berikutnya.

"Menghentikan bagian perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman dalam ruang sidang, Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Dalam pembacaan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi membaginya menjadi 3 sesi.

Pada sesi pertama, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan sebanyak 14 perkara tidak berlanjut ke agenda berikutnya. Sedangkan 48 lainnya lanjut ke sidang pembuktian.

Perkara sesi pertama yang dinyatakan tidak berlanjut, mencakup Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Jambi. Serta melibatkan tujuh partai politik selaku Pemohonnya. Seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, PKPI, dan Partai Aceh.

Baca: Demokrat Sebut Usulan Amien Rais 55:45 Itu Transaksional

Majelis Hakim Konstitusi menjelaskan, alasan mereka tidak lanjutkan ke-14 permohonan tersebut karena beberapa alasan hukum.

Diantaranya posita dan petitum pemohon tidak sesuai. Pemohon juga tidak bersedia membacakan permohonan untuk dapil a quo dalam persidangan, hingga permohonan yang telah ditarik oleh Pemohon.

Berikut mengelompokkan partai politik untuk 14 permohonan yang tidak dilanjutkan (dismissal) untuk sesi pertama.

Partai Gerindra
1. Provinsi Jawa Timur Dapil jatim I, DPR RI (posita dan petitum tidak sesuai)
2. Provinsi Sumut, Dapil Sumut II DPR RI (permohonan ditarik)

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved