Suap Proyek PLTU Riau 1

Sofyan Basir Pernah Bertemu Setya Novanto Bahas Proyek di PLN

Supangkat Iwan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kapasitas sebagai Direktur Pengadaan Strategis II PT. PLN.

Sofyan Basir Pernah Bertemu Setya Novanto Bahas Proyek di PLN
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
sidang kasus Sofyan Basir 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK berupaya mengungkap peran Sofyan Basir, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), untuk meloloskan sejumlah proyek di perusahaan listrik negara itu.

Pada Senin (22/7/2019) ini, JPU pada KPK mencoba menelusuri pertemuan antara mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, dan Sofyan Basir di rumah Novanto di Pangilma Polim, Jakarta Selatan, pada sekitar 2016.

JPU pada KPK menelusuri adanya pertemuan itu kepada Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Nusa Tenggara, Supangkat Iwan Santoso.

Supangkat Iwan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kapasitas sebagai Direktur Pengadaan Strategis II PT. PLN.

Iwan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pada pertemuan itu, kata dia, Novanto menginginkan berpartisipasi di PLTGU Jawa 3 di Gresik, Jawa Timur.

"Hanya dilakukan pembicaraan Pak Setnov saat itu menyampaikan kepada pak Dirut (Sofyan Basir,-red) bahwa dia ingin berpartisipasi di PLTGU Jawa 3 di Gresik," kata Iwan, saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Sofyan Basir, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (22/7/2019).

Namun, Iwan mengaku tidak mengetahui maksud dari pernyataan mantan ketua umum Partai Golkar itu untuk berpartisipasi di PLTGU Jawa 3 di Gresik.

Baca: Hotman Paris Sebut Masih Ada Satu Orang yang Berpotensi Jadi Tersangka di Kasus Ikan Asin

"Saya tidak berani menduga, setahu saya beliau kan Ketum Golkar. Berpartisipasi maksudnya apa saya tidak tahu," kata dia.

Kemudian, JPU pada KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) milik Iwan nomor 9 huruf E. Iwan membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik KPK tersebut.

"Bahwa iya kenal Setnov selaku ketua DPR RI dan ketua Partai Golkar pada sekitar 2016 di rumah Setnov di Pangilma Polim, Kebayoran baru, saya diajak oleh SB untuk menemui Setnov. Lalu kami bertemu Setya Novanto yang didampingi oleh Eni Maulani Saragih dan seorang laki-laki".

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 mantan Dirut PLN Sofyan Basir mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/7/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 mantan Dirut PLN Sofyan Basir mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/7/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Saat itu Setnov meminta proyek PLTGU Jawa 3 kepada SB selaku Dirut PLN, lalu saudara SB menjawab jika PLTGU sudah ada kandidat dan agar pak Setnov mencari proyek lain. Adapun maksud SB menyampaikan kepada setnov untuk PLTGU Jawa 3 SB sudah mendapat kandidat calon perusahaan yang akan mendapatkan proyek itu. Sehingga Setnov mencari proyek pembangkit listrik lainnya saja. Adapun PLTGU Jawa 3 itu belum masuk tender,".

Setelah membacakan BAP itu, JPU pada KPK menanyakan mengenai percakapan Sofyan Basir dan Novanto.

"Setnov meminta proyek, jawaban SB benar kayak gitu?" tanya JPU pada KPK.

"Betul," jawab Iwan.

Sebelumnya, dalam perkara proyek PLTU Riau-1 yang menelan biaya USD 900 juta ini, KPK sudah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka keempat menyusul pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Baca: Gugat Gerindra, Pengacara Sebut Mulan Jameela Dapat Dukungan dari Al, El dan Dul

Sofyan diduga menerima janji fee proyek dengan nilai yang sama dengan Eni Saragih dan Idrus Marham dari salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Kotjo.

KPK menduga Sofyan Basir berperan aktif memerintahkan salah satu direktur di PLN untuk segera merealisasikan power purchase agreement (PPA) antara PT PLN, Blackgold Natural Resources Ltd., dan investor China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC).

Tak hanya itu, Sofyan juga diduga meminta salah satu direkturnya untuk berhubungan langsung dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo.

KPK juga menyangka Sofyan meminta direktur di PLN tersebut untuk memonitor terkait proyek tersebut lantaran ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.

Atas perbuatan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Sofyan Basir, Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif, mengatur pertemuan untuk membahas pemufakatan jahat suap kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.

Sofyan Basir mengatur pertemuan antara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisn Kotjo, dengan jajaran Direksi PT PLN.

JPU pada KPK menjelaskan, Sofyan Basir memfasilitasi pertemuan Eni, Idrus, dan Kotjo dengan jajaran Direksi PT PLN untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independen Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dengan BNR, Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited yang dibawa oleh Kotjo.

Padahal, kata JPU pada KPK, terdakwa mengetahui Eni dan Idrus akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Kotjo, sehingga Eni, selaku anggota Komisi VII DPR RI dan Idrus menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 4,75 Miliar.

Baca: Heboh Video Dugaan Pelecehan Verbal Terhadap Perempuan di Mal Jakarta, Ini Kronologinya

Pada dakwaan pertama, JPU pada KPK mendakwa Sofyan Basir melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Ataupun pada dakwaan kedua, JPU pada KPK mendakwa Sofyan Basir melanggar Pasal 11 huruf a jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved