Keluarkan SOP Perizinan Dinas ke LN, Mendagri Bantah Berkaitan dengan Kunjungan Anies ke Kolombia

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu mengeluarkan standard operational procedure (SOP) pengajuan izin dinas ke luar

Keluarkan SOP Perizinan Dinas ke LN, Mendagri Bantah Berkaitan dengan Kunjungan Anies  ke Kolombia
Rizal Bomantama
Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka rapat kerja nasional “Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional” bersama TNI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu mengeluarkan standard operational procedure (SOP) pengajuan izin dinas ke luar negeri terutama bagi kepala daerah.

Tjahjo menegaskan penerbitan SOP itu tidak terkait dengan kunjungan kerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan ke Kolombia tepat sebelum terbitnya SOP dari Kemendagri tersebut.

Ia menyebut Anies sebagai sosok yang taat prosedur ketika bepergian ke luar negeri.

“Beliau sudah mengajukan izin ke luar negeri dan sudah sesuai prosedur, prosesnya sudah beres dan beliau sebagai kepala daerah memahami betul SOP perizinannya,” ucap Mendagri ditemui di Jakarta Convention Centre, Senin (22/7/2019).

Baca: Longsoran Batu di Pegunungan Geurute Aceh Jaya Menutupi Setengah Badan Jalan

Baca: Afgan, Isyana, dan Rendy Pandugo Cover Lagu Cinta Milik Dewa 19, Berikut Lirik dan Link Download

Baca: 10 Makanan Khas Jawa yang Terkenal hingga Mancanegara

Baca: 7 Makanan Khas Betawi yang Cocok untuk Menu Sarapan

Tjahjo menegaskan bahwa keluarnya SOP itu tidak untuk mempermasalahkan, apalagi menghambat Anies untuk menjalani kunjungan kerja.

Pria kelahiran Semarang itu menyebut keluarnya SOP tersebut untuk mengingatkan kepada kepala daerah bahwa pengajuan perizinan ke luar negeri paling lambat 10 hari sebelum keberangkatan karena ada rangkaian proses yang harus dilewati.

“Jadi tidak benar kalau ada berita Kemendagri mempermasalahkan kunjungan kerja Pak Anies dengan mengeluarkan SOP. Peraturan itu dikeluarkan sebagai pengingat kepada semua kepala daerah bahwa ada rangkaian proses dan waktu yang diperlukan untuk mengurus izin dinas ke luar negeri.”

“Karena sebelumnya banyak yang mengajukan izin mendadak di bawah 10 hari,” pungkasnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved