Pilpres 2019

Kontroversi Amien Rais Minta Jokowi Berikan Jatah 45% ''Kursi Pemerintahan'' ke Kubu Prabowo

Sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan dua syarat rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kontroversi Amien Rais Minta Jokowi Berikan Jatah 45% ''Kursi Pemerintahan'' ke Kubu Prabowo
TRIBUN/JEPRIMA
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional Amien Rais menggelar konferensi pers di kantor DPP PAN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Amien Rais membacakan surat dari Prabowo Subianto terkait pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo beberapa waktu lalu. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Diksi Indonesia Sebastian Salang mengkritik Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang menyampaikan syarat rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 dengan pembagian kursi 55:45.

Menurut Sebastian Salang, Amien Rais hanya menunjukkan karakter politisi yang sangat transaksional ketika mengajukan syarat rekonsiliasi tersebut.

"Pernyataan pak Amien tampak sekali sebagai sikap politisi yang sangat transaksional," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Senin (22/7/2019).

Menurut pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) tersebut dengan adanya syarat 55:45, terlihat Amien Rais seakan-akan hanya ingin berburu dan berbagi kekuasaan.

"Sikap dan pandangan seperti ini sangat disesalkan karena lahir dari seorang mantan pendidik dan politisi senior," ujar Sebastian Salang.

"Yang diharapkan dari politikus senior sekelas Amien Rais itu adalah menjadi oase kabajikan dan kearifan dalam sikap dan pandangan," tambah Sebastian Salang.

Baca: Bos Gojek Nadiem Makarim Diisukan Gabung PDI Perjuangan, Benarkah? Ini Jawaban Hasto

Baca: Ahok: Saya Tidak Mungkin Jadi Menteri

Meskipun keputusan ada di tangan Presiden terpilih Jokowi, tetapi menurut dia, nalar politik menjadi rusak jika mengikuti syarat rekonsiliasi yang diajukan Amien Rais.

"Lazim terjadi di Indonesia presiden boleh saja melibatkan satu atau dua partai non-koalisi untuk bergabung. Tetapi bukan dipatok seperti yang diusulkan Amien Rais," kata Sebastian Salang.

Lebih jauh menurut dia, jumlah partai dan kursi partai politik pengusung Jokowi-Maruf Amin di DPR adalah mayoritas.

Karena itu dia menyarankan kepada Jokowi agar tidak perlu lagi menambah anggota koalisi.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved