Mendagri: Kepala Daerah ke Luar Negeri Tak Izin Bisa Terdeteksi Imigrasi

Tjahjo menegaskan pihak imigrasi Indonesia bisa mendeteksi siapa saja kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin.

Mendagri: Kepala Daerah ke Luar Negeri Tak Izin Bisa Terdeteksi Imigrasi
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/7/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu mengeluarkan standard operational procedure atau (SOP) perizinan ke luar negeri bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

Ditemui di Jakarta Convention Centre, Senin (22/7/2019), Mendagri Tjahjo Kumolo tak menampik bila tetap ada potensi pelanggaran yang dilakukan kepala daerah meskipun sudah diterbitkannya peraturan tersebut.

Tjahjo menegaskan pihak imigrasi Indonesia bisa mendeteksi siapa saja kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin.

“Kalau bicara siapa saja kepala daerah yang ke luar negeri tapi tidak izin bisa dicek di imigrasi sehingga kita tidak berspekulasi,” ucap Tjahjo.

Tjahjo menegaskan bahwa dikeluarkannya SOP tersebut bukan untuk menghambat perjalanan dinas kepala daerah ke luar negeri.

Baca: Rina Nose Persiapkan Pernikahan di Belanda, Konsepnya Simple Intimate

Baca: Keluarkan SOP Perizinan Dinas ke LN, Mendagri Bantah Berkaitan dengan Kunjungan Anies ke Kolombia

Baca: Kementan Apresiasi Pemprov Jabar Berupaya Pertahankan Lahan Pertanian

Baca: 10 Makanan Khas Jawa yang Terkenal hingga Mancanegara

Namun untuk mengingatkan bahwa ada rangkaian proses dan waktu yang harus dijalani untuk mengurus izin tersebut, yaitu izin harus diserahkan kepada Kemendagri paling lambat 10 hari sebelum keberangkatan.

“Selama memenuhi ketentuan misal jumlah rombongan dan prosesnya, Kemendagri selalu memberikan izin kepada kepala daerah atau anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri. Kalau memang untuk kepentingan daerah ya silakan saja, Kemendagri hanya mengingatkan dengan mengeluarkan SOP tersebut,” tegasnya.

Di sisi lain Mendagri juga menyatakan bahwa dikeluarkannya peraturan tersebut bukan untuk mempermasalahkan kunjungan kerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan ke Kolombia beberapa waktu lalu.

“Kami tak pernah mempermasalahkan hal tersebut karena Pak Anies taat prosedur dan perizinannya sudah ‘clear’. Sekali lagi kami keluarkan aturan itu untuk mengingatkan prosedur perizinan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah,” pungkasnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved