BKN: Sebanyak 991 PNS Terlibat Pelanggaran Netralitas

Dari total tersebut, ada 299 PNS sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 PNS dikenakan sanksi disiplin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 991 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat pelanggaran netralitas sepanjang Januari 2018 sampai Juni 2019.

Dari total tersebut, ada 299 PNS sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 PNS dikenakan sanksi disiplin dan 120 PNS dikenakan sanksi kode etik.

"Adapun 692 sisanya yang belum ditetapkan sanksi masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing," jelas Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2019).

Ia menambahkan, dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99.5% berstatus pegawai instansi di pemerintah daerah.

Baca: Terungkap! Identitas 2 Warga Indonesia Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Filipina

Sebelumnya BKN telah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) pada tanggal 4–10 Juli 2019.

Ketentuan jenis pelanggaran dan sanksi disiplin untuk PNS yang terbukti melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Terdapat dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi ASN yang melanggar netralitas.

*Pertama, jenis pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang meliputi : ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi peserta kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon; memberi dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Baca: Pamit ke Kampus, Gadis Cantik Ini Tewas dalam Kondisi Setengah Tak Berbusana

Lalu, terlibat kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sementara sanksi yang diterapkan dapat berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; dan
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

* Kedua, jenis pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat meliputi: sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

Lalu, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Terhadap pelanggaran itu, sanksi yang diterapkan dapat berupa : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; hingga Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved