Rencana Pemindahan Ibu Kota

Reaksi Presiden Grab Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Grab Indonesia, perusahaan berbasis aplikasi layanan transportasi tidak keberatan jika ibu kota pindah dari Jakarta ke kota lain.

Reaksi Presiden Grab Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Tribunnews.com/ Reynas Abdila
Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata (kanan) saat menghadiri pelatihan pengelolaan bisnis kepada 400 wirausaha UMKM di Jakarta, Kamis (25/7/2019). (Reynas/Tribun) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grab Indonesia, perusahaan berbasis aplikasi layanan transportasi tidak keberatan jika ibu kota negara pindah dari Jakarta ke kota lain.

Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengaku sangat siap dan pindanya ibu kota tidak akan memengaruhi kinerja bisnis startup decacorn Asia Tenggara ini.

"Grab jadi salah satu yang paling siap ya. Grab sudah ada 220 kota. Kami tentu siap dan mendukung rencana itu," kata Ridzki di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya tidak cuma di lini layanan transportasi, tetapi GrabExpress juga mulai melakukan ekspansi di lebih 150 kota di Indonesia.

Baca: Kasus Narkoba Nunung: Polisi Buru ZUL dan K, Diduga Bagian dari Jaringan Internasional

Baca: Siaran Langsung Japan Open 2019 Jumat 26 Juli 2019, Ginting vs Kento Momota Live TVRI

Baca: Diplomasi Nasi Goreng Vs Manuver Gondangdia, Koalisi Pemerintah Retak?

Baca: Kisah Mahasiswi Tewas dalam Kecelakaan dengan Truk Kontainer, Ini Sosok Korban di Mata Dosen

“Grabexpress 150 juga sudah ke wilayah Kalimantan. Kita tinggi juga di sana," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meninjau dua lokasi yang diproyeksi menjadi ibu kota baru adalah kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Pemerintah mengestimasi pembangunan ibukota baru membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun dan itu pun bersifat multiyears.

Sementara sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved