Pemilu 2019

Anggota Legislatif Terpilih Belum Ditetapkan, KPU: DPRD Berpotensi Sementara Waktu Kosong

DPRD berpotensi kosong sementara waktu seiring belum rampungnya sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di mahkamah Konstitusi.

Anggota Legislatif Terpilih Belum Ditetapkan, KPU: DPRD Berpotensi Sementara Waktu Kosong
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). 

"Jadi ukuran seseorang itu menjadi anggota DPRD atau anggota DPR itu bukan kapan SK-nya terbit, tetapi sejak kapan pengucapan sumpah janji. Nah untuk sampai ke pengucapan sumpah janji atau pelantikan itu ada SK terbit, sebelumnya ada SK pengusulan, mah sebelum pengusulan itu ada kegiatan calon terpilih," tambahnya.

Sebelumnya, MK mulai menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Senin (1/7/2019). Upaya penanganan sengketa hasil pileg itu dilakukan setelah menangani PHPU Presiden-Wakil Presiden.

Baca: Harga dan Spesifikasi Honor 9X dan Honor 9X Pro

Baca: Dengan Satu Laga Lagi, PS Tira Persikabo Bisa Samai Rekor Persija Jakarta 2 Tahun Lalu

MK menetapkan tiga panel hakim konstitusi yang akan memeriksa dan mengadili perkara PHPU untuk Pileg. Sembilan hakim konstitusi akan dibagi ke dalam tiga panel.

Untuk menghindari konflik kepentingan pada saat menangani perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif, masing-masing hakim dilarang menangani perkara di daerah asalnya.

Masing-masing panel terdiri dari hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Pada panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Kemudian, panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Panel ketiga diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved