Ini Jawaban Presiden Jokowi Saat Ditanya Wacana Pembubaran FPI

“Hal-hal yang sebelumnya mustahil, saya akan mengambil banyak keputusan mengenai itu dalam 5 tahun mendatang,” kata Jokowi.

Ini Jawaban Presiden Jokowi Saat Ditanya Wacana Pembubaran FPI
TRIBUN/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan dalam suatu wawancara hari Jumat bahwa ia akan mendorong reformasi ekonomi yang kemungkinan tidak populer, termasuk undang-undang ketenagakerjaan yang lebih ramah bisnis, dalam masa jabatannya yang terakhir.

Alasannya karena ia tidak lagi akan menghadapi kendala politik.

Jokowi mengatakan kepada media asing The Associated Press bahwa “sepenuhnya memungkinkan” baginya untuk melarang Front Pembela Islam (FPI) yang berhaluan keras dalam masa jabatan lima tahunnya yang kedua.

Ini mengisyaratkan keprihatinan pemerintahnya yang mendalam mengenai kelompok-kelmpok yang mengancam reputasi Indonesia yang berhasil memadukan Islam dan demokrasi.

Baca: Sugito: Tak Ada Alasan untuk Tidak Memperpanjang Izin FPI

Baca: Wiranto: Pemerintah Sedang Mengkaji ‘Track Record’ FPI

Baca: Wacana Pembubaran FPI, Bumerang Bagi Demokrasi?

Jokowi menginginkan Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat.

Tetapi pesan ini dirongrong oleh gelombang permusuhan terhadap kaum homoseksual dan transgender, hukuman cambuk di hadapan umum di provinsi Aceh yang menerapkan hukum Syariah berdasarkan perjanjian otonomi khusus, dan contoh-contoh lain intoleransi beragama.

Ini merupakan kecenderungan yang dapat membuat takut para investor asing yang diincar Jokowi sebagai penggerak penting pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang hampir separuh populasinya berusia di bawah 30 tahun.

Dalam wawancara itu, Jokowi menguraikan prioritasnya bagi masa jabatannya yang ke-dua, termasuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur berskala besar dan menyederhanakan birokrasi.

Ia mengatakan undang-undang ketenagakerjaan akan dirombak, suatu hal yang secara politis menantang, untuk menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Dalam lima tahun mendatang saya tidak memiliki beban politik, jadi dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan-keputusan penting bagi negara, menurut saya ini akan lebih mudah,” katanya sewaktu berkeliling Jakarta, termasuk singgah di masjid untuk sholat Jumat.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: VOA
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved