PKS: Rekonsiliasi Tak Selesai dengan Pertemuan Para Elite

Namun, bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rekonsiliasi tak cukup ditunjukkan dengan pertemuan antar elite nasional.

PKS: Rekonsiliasi Tak Selesai dengan Pertemuan Para Elite
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) usai mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan tersebut sebagai silaturahmi serta membahas berbagai persoalan bangsa. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan yang dilakukan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dianggap bagian dari proses rekonsiliasi pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rekonsiliasi tak cukup ditunjukkan dengan pertemuan antar elite nasional.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan publik juga harus diberikan pendidikan politik agar pemerintah yang berjalan dapat diawasi ketika ada pihak yang menyatakan diri sebagai oposisi.

Baca: 7 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Merlion Park Singapura

Baca: Gadis 19 Tahun Mabuk Diperkosa 6 Pemuda di Sumenep, Ini Fakta-faktanya

Baca: Jika perempuan memaksa laki-laki berhubungan seks, apakah itu bentuk perkosaan?

"Rekonsiliasi selesai dengan edukasi publik, edukasi publik selesai ketika ada yang berani menyatakan kami oposisi," kata Mardani dalam diskusi Polemik bertajuk 'Utak Atik Manuver Elite', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Diskusi Polemik bertajuk 'Utak Atik Manuver Elite', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).
Diskusi Polemik bertajuk 'Utak Atik Manuver Elite', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019). (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, seluruh unsur pendukung pasangan Prabowo-Sandi pasca Pilpres 2019 paling baik secara etika dan logika adalah bergabung dalam oposisi.

"Kenapa? karena oposisi itu sehat, sebuah kebijakan publik yang tidak mendapatkan kritisan dari institusi partai politik. Bukan cuma itu, ketika negara kita sedang berdemokrasi dan sekarang ini tingkat partisipasi publik tinggi sekali, 81 persen lebih," kata Mardani.

Menjadi oposisi pun menurut penggagas #2019GantiPresiden tersebut adalah sekaligus mengakomodir keinginan pemilih yang telah mendukung Prabowo-Sandi.

Jika para pemilih diedukasi dengan menjadi oposisi maka kemarahan mereka akan menjadi energi positif untuk mengawal pemerintahan.

"(Pemilih) tidak lagi bicara Pak Jokowi sebagau personal, tapi mana kebijakan publiknya? Nah itu yang akan menjadi kontestasi gagasan," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved