Tunda Pengesahan RUU Pertanahan Karena Pembahasan Cenderung Eksklusif

RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan kepada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria

Tunda Pengesahan RUU Pertanahan Karena Pembahasan Cenderung Eksklusif
ist
Prof Ida Nurlinda 

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Dukungan dari kalangan akademisi Fakultas Kehutanan terus bertambah agar DPR-Pemerintah membahas ulang RUU Pertanahan dan tidak mengesahkannya pada DPR periode ini.

Prof. Dr. Ida Nurlinda SH MH, guru besar Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Unpad, Bandung yang menyatakan sangat setuju bila RUU Pertanahan ditunda.

“RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan kepada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, di mana pada hakekatnya penyusunan RUU Pertanahan memperhatikan prinsip-prinsip pembaruan agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan arah kebijakan pembaruan agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” papar Prof Ida Nurlinda, Sabtu (27/7/2019) menanggapi arus besar masyarakat yang ingin RUU Pertanahan ditunda dahulu.

Lebih lanjut dikemukakan Ida Nurlinda, RUU Pertanahan merupakan RUU yang inisiatif DPR dan diinisiasi sudah cukup lama yakni tahun 2012.

Pada awalnya substansi pengaturannya tidak melebar seperti saat ini. Namun setelah DIM pemerintah masuk, ruang lingkup pengaturan RUU Pertanahan menjadi sangat melebar.

Baca: Kasus Kemah Pemuda, Polisi Bakal Panggil Lagi Ahmad Fanani Pekan Depan

“Substansi pengaturan yang melebar seharusnya pembahasan, penggodokkannya melibatkan banyak pihak yang terkait dengan substansi pengaturan tersebut. Namun kenyataannya pembahasan RUU ini cenderung eksklusif tidak melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait secara maksimal. Tidak saja partisipasi di interen pemerintah yang kewenangannya terkait/bersinggungan dengan aspek pertanahan, akan tetapi juga diinteren DPR itu sendiri,” ujarnya.

RUU Pertanahan lanjut Ida, dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat UUPA, dimaksudkan sebagai lex spesialis dari UUPA yang merupakan lex generalis nya.

Namun substansinya justru banyak hal yang bertentangan dengan UUPA, sehingga melemahkan kedudukan UUPA itu sendiri. Misalnya pemberian HGU yang didahului dengan pemberian hak pengelolaan.

Hal ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Dalam PP No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, pengertian tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Demikian juga halnya dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved